Network
GALAJABAR - Baru-baru ini, pemerintah Indonesia menyatakan akan menggelontorkan dana sebesar Rp 1.760 triliun untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Meski begitu, anggota Komisi I DPR RI T.B. Hasanuddin menegaskan itu masih sebatas rencana yang harus mendapat persetujuan Presiden, Menteri Keuangan, dan DPR.
Menanggapi pernyataan mengenai dana sebesar itu, eks Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu (MSD) turut buka suara. MSD mengaku pernah berkecimpung di dunia pertahanan sehingga ia cukup paham soal ini.
Baca Juga: Deretan Jurusan Kuliah yang Cocok untuk Seorang Introvert, Bisa Kuliah Santai Tanpa Banyak Bicara!
“Saya 10 tahun sebagai Komite Kebijakan Industri Pertahanan dan saya salah satu tim penyusun UU Industri Pertahanan dan ikut dulu evaluasi untuk pengadaan alpahankam agar sesuai dengan UU. Jadi saya agak paham soal ini,” ucapnya dilansir melalui Youtube MSD.
MSD memahami bahwa soal ini tidak boleh ada pihak lain yang ikut campur.
“Saya memahami bahwa pengadaan alpahankam itu harus jangka panjang, lintas pemerintahan, dan sebenarnya tidak boleh ada pihak lain mencampuri pengadaan alpahankam. Itu amanat UU Industri Pertahanan,” katanya.
Baca Juga: Hati-Hati, Covid-19 Bakal Menyerang Manusia jika Berada pada 5 Kondisi Ini!
Kendati demikian, MSD menganalisis ada beberapa kejanggalan yang perlu diperhatikan.
