Network
GALAJABAR – Tagar #TheKingofNgibul mendadak masuk deretan trending topic di Twitter.
Pasalnya, saat ini netizen sedang menyoroti ucapan Presiden Jokowi soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Di lain sisi, netizen juga membandingkan ucapan Presiden Jokowi dengan ucapan Ketua Majelis Tertinggi Partai (MTP) Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat masih menjabat sebagai Presiden RI.
Lantas, ucapan Presiden Jokowi dan SBY pun diunggah dalam bentuk video berdurasi 45 detik oleh akun @KuliDollarEuro2, Rabu, 30 Juni 2021.
Baca Juga: Selama Pandemi Covid-19, Permintaan Elpijo 3 Kilogram di Cimahi Terus Menue
Dalam video tersebut, Presiden Jokowi berjanji akan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia dengan mengupayakan penambahan jumlah penyidik KPK.
Bahkan, apabila KPK meminta 1000 penyidik, Presiden Jokowi pun tidak akan sungkan memberikan semua itu.
“Untuk menunjang kinerja KPK, kalo bisa penyidiknya ditambah. Kalo butuh 1000 penyidik, tambah 1000 penyidik,” ucap Jokowi dalam video yang sudah ditonton sebanyak 22,5 ribu kali.
Baca Juga: Ketua BEM UI Klarifikasi Tudingan, Yan Harahap: Buzzer Harus Kembali Gigit Jari, Tuduhannya Terpatahkan
Lantas, Presiden Jokowi pun meyakini jika cara tersebut akan menjadi cara yang ampuh untuk mengatasi persoalan korupsi di Indonesia.
“Emang harus tegas, kalo kita ingin atasi masalah korupsi ya harus begitu caranya,” tegas Presiden Jokowi.
“Jangan pernah ragu dan cuman basa-basi. Kita harus tegas berantas korupsi,” pungkasnya.
Baca Juga: Ridwan Kamil Isyaratkan Berlakukan Lockdown di 700 Rukun Tetangga
Berbeda halnya dengan SBY, mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini mengungkapkan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi itu tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan.
“Memberantas korupsi itu tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan,” ucap SBY.
Walaupun begitu, SBY menyampaikan jika upaya pemberantasan korupsi itu tidak boleh terhenti apalagi jika ada campur tangan pihak kekuasaan.
Baca Juga: Satreskrim Polres Cimahi Tangkap Bintit, Pelaku Penusukan Imam Firdaus hingga
‘
“Tetapi gerakan pemberantasan korupsi tidak boleh terhenti. Apalagi kalo dibatasi, entah itu dengan UU atau struktur atau campur tangan pihak kekuasaan,” pungkasnya. ***
