Network
GALAJABAR - Belakangan ini, masyarakat dihebohkan oleh pemerintah Indonesia yang hendak memberlakukan vaksinasi berbayar.
Kebijakan pemerintah yang hendak memberlakukan vaksinasi berbayar tersebut itu pun mendapat tentangan dari berbagai pihak. Sehingga, pemerintah mau tak mau harus menunda program vaksinasi berbayar tersebut yang kemudian berakhir dengan dibatalkan.
Menanggapi keriuhan yang terjadi itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akhirnya buka suara.
Baca Juga: Soroti Aksi Blusukan Jokowi, Ali Syarief: Ya Tuhan Mengapa Masih Melakukan Hal Memalukan Ini?
Melalui akun Twitter pribadinya, Mahfud MD mengatakan bahwa vaksin berbayar itu tidak ada, karena sejak awal Presiden Jokowi sudah menetapkan vaksinasi gratis untuk masyarakat.
"Presiden menetapkan, tdk ada vaksin berbayar, semua vaksinasi gratis utk rakyat. Sejak awal kebijakannya begitu," ujarnya, dikutip Galajabar, Sabtu 17 Juli 2021.
Mahfud MD kemudian mengungkapkan bahwa ide vaksin berbayar muncul dikarenakan adanya ledakan Covid varian Delta.
Ia mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah gencar melakukan vaksinasi karena vaksin yang melimpah, namun hal itu tidak didukung oleh tenaga vaksinator yang tidak cukup.
Baca Juga: Jerman Diterjang Banjir Bandang, Korban Jiwa Lampaui 100 Orang dan Ratusan Lainnya Masih Belum Ditemukan
Menurut Mahfud MD, tidak cukupnya tenaga vaksinator itu menyebabkan antrean di beberapa lokasi vaksinasi, sehingga membuat pemerintah hendak melakukan vaksinasi berbayar.
"Semula ide vaksin berbayar muncul krn ledakan Covid varian Delta. Pemerintah menggencarkan vaksinasi, vaksin ada tp tenaga vaksinator tdk cukup. Terjadi antrian rakyat," ungkapnya.
Selain itu, Mahfud MD mengatakan dari kekurangan tenaga medis itu, akhirnya membuat pemerintah menurunkan TNI, Polri, dan BIN untuk membantu menjadi vaksinator.
Kendati demikian, pada kenyataannya tetap saja banyak rakyat yang tidak terlayani sehingga menimbulkan antrean yang sangat banyak.
Baca Juga: Anggap Jokowi Tak Bisa Hadapi Pandemi, Ali Syarief: Dulu Indonesia Negara Non Blok, Sekarang Malah Diblok
"Tenaga medis tak cukup. TNI, POLRI, BIN turun tangan melatih vaksinator dan turun ke rakyat. Tapi tetap banyak yg tak terlayani, banyak yg sdh antre tp tak bs terlayani saking banyaknya," tuturnya.
Guna mengatasi banyaknya rakyat yang tak terlayani di beberapa titik vaksinasi gratis, akhirnya muncul ide dari pihak swasta yang akan menyelenggarakan vaksinasi mandiri.
Mahfud MD menyampaikan bahwa pihak swasta berencana membelikan vaksin untuk karyawannya dan diselenggarakan secara mandiri.
Baca Juga: Christ Wamea Beri Sindiran Menohok ke Jokowi: Anak Buah Sendiri Saja Presiden Tak Mampu Kontrol!
Menurutnya, ide dari pihak swasta tersebut bertujuan untuk mencetak tenaga vaksinator sendiri guna sektor industri dan esensial bisa kembali bekerja.
"Muncul ide dari swasta yg akan membelikan utk karyawannya dan menyelenggarakan vaksinasi sendiri," terangnya.
"Idenya Swasta akan memvaksinasi dan mencetak vaksinator sendiri agar industri dan sektor2 esensial bs bekerja," sambungnya.
Mahfud MD juga menegaskan jikalau vaksinasi berbayar itu tetap dilakukan, menurutnya vaksin tersebut bukan dari pemerintah karena tidak menggunakan dana APBN.
Baca Juga: Wajib Tahu! Ini Makanan dan Minuman yang Baiknya Dikonsumsi Sebelum dan Sesudah Vaksin Covid-19
Akan tetapi belum juga dilakukan, masyarakat sudah beramai-ramai untuk menolak vaksinasi berbayar tersebut dengan melemparkan kritikan-kritikan terhadap pemerintah.
Kritikan-kritikan masyarakat itu pun, menurut Mahfud MD ditampung oleh pemerintah, yang kemudian Presiden Jokowi memutuskan untuk melarang program vaksinasi berbayar.
"Pelaksanaannya tdk menggunakan APBN dan vaksin Pemerintah. Tp timbul reaksi penolakan yg keras. Menampung aspirasi itu, Presiden melarang program vaksinasi berbayar," pungkasnya. ***
