Network
GALAJABAR - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menglaim kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) semata-mata untuk keselamatan masyarakat.
Menurutnya, bagi pemerintah keselamatan rakyat adalah yang utama sehingga kebijakan itu harus dilaksanakan.
"PPKM ini pasti tidak mengenakkan, karena mengurangi 'freedom', tetapi memang harus dilakukan dalam rangka keselamatan rakyat," kata Mendagri dikutip Antara.
Baca Juga: Atalia Ridwan Kamil Serahkan Hadiah Rumah dan Motor kepada Pejuang Covid-19
PPKM sebagai upaya penanganan pandemi dilakukan guna memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan menekan angka konfirmasi kasus penularan, angka kematian, dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (BOR).
Untuk itu, upaya di hulu dan hilir perlu dilakukan guna pengendalian wabah.
"Keselamatan rakyat adalah yang utama, ini demi kepentingan bersama, demi kepentingan menyelamatkan rakyat, dan untuk kita semua," kata Tito.
Mendagri menjelaskan PPKM merupakan kebijakan yang esensinya untuk mengurangi mobilitas dan kerumunan.
Baca Juga: Politisi PDIP Ajak Pejabat Sisihkan 50 Persen Gaji Bantu Warga Terdampak Pandemi Selama Dua Bulan
Yakni melalui pembatasan sejumlah kegiatan masyarakat berdasarkan level dan kategorinya masing-masing.
Karena itu, kata dia, upaya tersebut perlu dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah yang bersinergi dan bekerja sama dengan pemerintah pusat, aparat penegak hukum, hingga masyarakat.
"Kita tentunya tidak menghendaki ada pembatasan kegiatan, tetapi memang harus dilakukan," ujarnya.
Mendagri menjelaskan, pelaksanaan PPKM sebagai komitmen pemerintah menyelamatkan masyarakat.
Baca Juga: Ini Penyebab Pasien Isolasi Mandiri Banyak yang Meninggal Vesi Ketua Satgas Covid-19 IDI
Meskipun terdapat pembatasan yang tak mengenakkan, namun aturan dalam kebijakan PPKM tetap harus dilakukan.
Penegakan hukum, ujarnya, diperlukan guna mendisiplinkan masyarakat. Namun, cara-cara humanis dan menjunjung tinggi nilai dan moral harus dikedepankan.***
