Jokowi Panggil Partai Koalisi ke Istana, Pendukung 3 Periode Senggol Perpanjangan Pemerintahan sampai 2027

- 25 Agustus 2021, 21:06 WIB
Presiden Jokowi undang semua petinggi partai koalisi untuk membahas masalah penting soal bangsa.
Presiden Jokowi undang semua petinggi partai koalisi untuk membahas masalah penting soal bangsa. /Tangkap layar YouTube Sekretariat Presiden/
GALAJABAR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para petinggi partai koalisi di Istana Negara, Rabu, 25 Agustus 2021 sore 

Disebutkan bahwa agenda pertemuan Jokowi dengan para petinggi partai koalisinya itu untuk membahas  pelbagai persoalan bangsa.

Berkaitan itu, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mengungkapkan bahwa pertemuan berlangsung pada pukul 15.00 WIB.

"(yang hadir) Saya dan Ketua Umum. Soal penting bagi bangsa," ujarnya dilansir Antara.
 
Baca Juga: Kasus Covid-19 di Cimahi Terus Menurun, Pemerintah Ingatkan Masyarakat Tetap Waspada

Menurut Hasanuddin Wahid, Presiden Jokowi mengundang semua partai koalisi di parlemen. Salah satu yang menjadi penekanan adalah penyatuan kekuatan terkait penanganan pandemi Covid-19.

Selain itu, program pemulihan ekonomi juga menjadi salah satu agenda yang dibahas.

"Menyatunya semua kekuatan dan elemen bangsa untuk bahu membahu dan berjibaku mengatasi pandemi dan mempercepat pemulihan ekonomi," terangnya.
 
Baca Juga: Kabupaten Bandung Barat Terjunkan 19 Kafilah ke STQH Jabar, Target: Melebihi Prestasi Tahun Lalu

Pertemuan Jokowi dengan para pendukungnya itu juga mendapat tanggapan dari politisi Gerindra, Arief Poyuono.

Arief Poyuono yang sempat menggagas Jokowi menjabat Presiden untuk ketiga kalinya itu menyebut soal perpanjangan pemerintahan hingga 2027.

"Nah jadi ini lanjut perpanjangan pemerintahan hingga 2027 lewat amandemen UUD 1945 oleh MPR," ujarnya melalui cuitan Twitter dengan akun @bumnbersatu Rabu, 25 Agustus 2021 malam.
 
Baca Juga: Sudah Diduga M. Kece Pasti Ditangkap, Husin Alwi Shihab: Berharap Yahya Waloni Segera Ditangkap

Seperti diketahui, wacana soal perpanjangan atau memundurkan agenda Pilpres ke 2027 sempat mencuat.

Namun demikian, wacana itu mendapat penolakan dari berbagai kalangan khususnya oposisi yang menilai bahwa kebijakan itu tidak tepat hanya karena alasan pandemi.***

Editor: Dicky Mawardi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x