Network
GALAJABAR - Berdasarkan hasil survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mengalami penurunan.
Berdasarkan temuan hasil survei Indikator Politik Indonesia, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi hanya mencapai 59,2 persen.
Angka tersebut mengalami penurunan sekitar 4,8 persen dari survei sebelumnya, di mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi mencapai angka 64 persen.
Baca Juga: Terharu, Kisah Perjuangan Babeh Ary Belikan Laptop Untuk Nindy, Rela Menerjang Hujan Beratus-ratus Kilometer
Menanggapi hasil survei tersebut, politisi Partai Demokrat, Yan Harahap turut menanggapinya.
Melalui akun Twitter pribadinya @YanHarahap, politisi Partai Demokrat tersebut menilai wajar apabila tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi menurun.
Pasalnya, politisi Partai Demokrat tersebut menungkapkan bahwa pemerintahan Jokowi terus memaksakan pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan ibu kota baru.
Padahal, saat ini Indonesia tengah dihadapkan pada persoalan utang yang menumpuk serta pandemi covid-19 yang belum kunjung usai.
Baca Juga: Ustaz Yahya Waloni Buka Suara Soal Muhammad Kece: Cara Bicaranya Seperti Orang Kampung!
"Wajar. Utang terus menggunung, pandemi berlarut2, tingkat kematian akibat Covid tinggi, sementara infrastruktur & ibukota baru trus ‘dipaksakan’," tulis Yan Harahap dilansir Galajabar dari akun Twitter @YanHarahap pada Kamis, 26 Agustus 2021.
Lebih jauh, Yan Harahap lantas mempertanyakan apakah rakyat yang kelaparan bisa memakan beton.
"Apa rakyat lapar bs makan beton?" tanyanya.
Perlu diketahui, Indonesia mau tidak mau harus membayar bunga utang sebesar Rp405,87 Triliun pada tahun 2022.
Baca Juga: Perusahaan Teknologi Raksasa di AS Dukung Perencanaan Pertahanan Keamanan Siber
Jumlah bunga tersebut naik sebesar 10,8 persen dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp366,2 Triliun.
Adapun rinciannya yaitu Rp393,7 Triliun untuk bunga utang dalam negeri dan Rp12,2 Triliun untuk bunga utang luar negeri.***
