Network
GALAJABAR - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Gerindra, Ferry Juliantono melihat dengan jelas ada sinyal politik kuat ketika Sekretaris Jenderal (Sekjen) partainya, Ahmad Muzani bertemu dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto pada Selasa, 24 Agustus 2021.
Pertemuan tersebut, menurutnya, merupakan pendekatan kembali antara Gerindra dan PDIP seperti saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2009.
“Menurut saya, ini memang sebuah pertemuan yang ingin memperlihatkan bahwa PDIP dan Gerindra meskipun pernah bareng dan berbeda, banyak hal yang sama antara PDIP dan Gerindra,” ujar Ferry dalam diskusi daring, Sabtu, 28 Agustus 2021.
Baca Juga: Profesor Quraish Shihab Sentil Para Koruptor: Dia Itu Pencuri dan Harus Dipermalukan!
Kendati demikian, lanjut anak buah Prabowo Subianto ini, kemesraan antara dua partai besar ini tetap perlu memperhatikan situasi politik di Tanah Air.
“Kemesraan itu harus disertai dengan kewaspadaan,” sambungnya.
Adapun pembahasan yang dibicarakan sekjen partainya dengan PDIP, kata Ferry, adalah membahas penanganan pandemi Covid-19, proses vaksinasi, permasalahan ekonomi hingga amandemen terbatas UUD 1945.
“Dalam pertemuan itu juga menyinggung soal amendemen, kebetulan pada saat pertemuan itu banyak dihadiri teman-teman yang merupakan anggota parlemen yang hadir itu membicarakan soal UU, haluan negara, dan membicarakan amendemen,” pungkasnya.
Baca Juga: Prospektif dan Menguntungkan, Anggota Dewan: Budi Daya Maggot Dapat Mendongkrak Ekonomi Masyarakat
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto juga menyebutkan dalam pertemuan itu ia menyinggung terkait Pemilu 2009.
Menurutnya, Pemilu 2009 telah memberikan banyak pelajaran bagi bangsa.
Indikasinya, disebutkan Hasto Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai banyak berasal dari partai tertentu dan manipulatif terhadap hasil pemilu.
Demokrasi kala itu, sambung dia, terkesan menghalalkan segala cara untuk menang. Termasuk dengan memanipulasi data pemilih.
“Dari sejarah itu, kita belajar juga dengan Pemilu 2009 itu, ternyata kita bisa melihat, ketika demokrasi menghalalkan segala cara,” ujarnya di kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa, 24 Agustus 2021.
Halalkan segala cara yang dimaksud Hasto, mulai manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) dan elemen dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan pengurus partai. Juga, adanya upaya yang menggunakan program bantuan sosial (bansos) untuk tujuan elektoral.
“Dan demokrasi mengunakan hukum aparat sebagai alat untuk memenangkan pemilu itu, menjadi evaluasi bersama,” tuturnya. ***
