Network
"Namun dalam tata tertib pasal pembahasan telah menghabisakan 3 masa persidangan dan dua tambahan masa persidangan. Kami ajukan agar pimpinan DPR RI dan Badan Musyawarah 9 Fraksi di DPR RI memberikan kembali kesempatan bagi menuntaskan RUU PDP," lanjut mantan presenter ini.
Legislator asal Jabar ini mengatakan, pembahasan RUU PDP yang alot berada pada belum adanya kejelasan terkait statuta pemegang otoritas penuh penindakan.
Baca Juga: Kesal, Berita Lesti Kejora Hamil Duluan Kian 'Naik Daun', Manajer Rizky Billar Akan Tuntut Media?
"Deadlock nya adalah status otoritas perlindungan pata apakah independen di bawah Presiden, internal Kemenkominfo, atau hybrid (bawah Presiden yang pejabatanya ditunjuk oleh Menkominfo)," ungkap dia.
Kemudian, belum ada kejelasan batasan jangkauan kategori data yang wajib dilindungi.
"Perdebatan apakah agregasi data pribadi termasuk salam subjek perlindungan data pribadi. Perdebatan apakah perlindungan data pribadi, selain mengatur perlindungan data elektronik juga mengatur perlindungan data non elektronik?" lanjut Farhan.
Baca Juga: Viral Mahasiswa UNS Ditangkap Saat Kritik Presiden, Muslim Arbi: Rezim Jokowi Ingin Dijilat
Menurutnya, dalam RUU PDP terdapat tiga kepentingan menyesuaikan dengan ekosistem digital di tanah air. Yaitu, kepentingan bisnis, layanan publik dan kepentingan politik.
Kepentingan bisnis atau ekonomi adalah kepentingan para pelaku bisnis digital yang melakukan monetasi atas data pribadi yang dikumpulkan, dikuasai, dikelola dan diolah.
Baik itu untuk kepentingan bisnis iklan (adsense), konsultasi marketing ataupun direct selling.
"Kepentingan layanan publik menyangkut masalah administrasi publik untuk layanan kesehatan publik, pendidikan nasional, pendaftaran pemilihan umum, penelitian ilmiah, sensus penduduk, sensus ekonomi, sensus pertanian dan penegakan hukum," tuturnya.
"Dalam hal ini pemerintah juga berkepentingan untuk melindungi data karya hak cipta budaya, seni dan ilmiah," tandas Farhan.***
