Network
GALAJABAR - Ahli hukum tata negara, Refly Harun menanggapi pengakuan yang dibuat oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo terkait dana milik buruh.
Dalam keterangan, Eko melaporkan total dana rogram Jaminan Hari Tua (JHT) mencapai Rp375,5 triliun pada 2021 atau naik sekitar 10,2 persen dari tahun sebelumnya.
Sebagian besar dana tersebut ditempatkan dalam surat utang negara (SUN) untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga: Pengamat Kasihan dengan PAN, Sudah Masuk Koalisi Malah Di-PHP-in Presiden Jokowi
Meski begitu, Eko menegaskan bahwa dana tersebut ditempatkan pada instrumen investasi dengan risiko terukur.
"Sebagaimana komitmen kami untuk memastikan pengelolaan dana JHT sesuai tata kelola yang baik dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, kami mengelola dengan sangat hati-hati dan menempatkan dana pada instrumen investasi dengan risiko yang terukur agar pengembangan optimal," ujarnya pada Kamis, 17 Februari 2022.
Refly Harun mengatakan, membicarakan soal JHT akan terbagi menjadi dua hal.
“Jadi kita bicara antara apa status dana JHT itu bagi seorang buruh. Apa dana itu hak sepenuhnya ataukah hak yang digantungkan pada kondisi tertentu yang bisa diatur oleh pemerintah,” ujarnya melalui kanal Youtube Refly Harun Sabtu, 19 Februari 2022.
Baca Juga: Kasus Dugaan Investasi Bodong Binomo yang Menyeret Indra Kenz Naik Status ke Penyidikan
