Network
GALAJABAR - Wacana penundaan Pemilu 2024 semakin mendapat tantangan dari berbagai elemen masyarakat.
Salah satunya datang dari Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti. Ia meminta para elit politik bersikap arif, bijaksana, serta mementingkan masa depan bangsa dan negara di atas kepentingan individu dan kelompok.
“Janganlah menambah masalah bangsa dengan wacana yang berpotensi melanggar Konstitusi,” tegas Mu’ti dikutip Galajabar dari laman Muhammadiyah.or.id, Sabtu 26 Februari 2022.
Baca Juga: BABAK BARU KASUS NURHAYATI, Polres Cirebon Tak Memiliki Cukup Bukti!
Ia menyarankan sebaiknya para elit itu melihat langsung keadaan di masyarakat. Pahami keadaan dan perasaan mereka.
“Jangan hanya membaca hasil survey yang mungkin saja tidak akurat,” imbuh Mu’ti.
Menurutnya, sebaiknya wacana menunda Pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan masa bakti Presiden-Wakil Presiden, Menteri, DPD, DPR, dan DPRD serta jabatan terkait lainnya diakhiri.
Baca Juga: Kota-kota di Ukraina Dibombardir Rudal Rusia
“Mari berpikir jernih dan jangka panjang,” tukas Mu’ti.
Seperti diketahui, wacana terkait penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden itu diusulkan oleh tiga ketua umum parpol koalisi istana.
Dua di antaranya adalah ketua umum PKB (Muhaimin Iskandar) dan Zulkifli Hasan (PAN) yang sama-sama mengusulkan penundaan pemilu 2024.
Sementara ketua umum Golkar (Airlangga Hartarto) mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
