Network
GALAJABAR - Pemerintah sudah menyalurkan anggaran dana sebesar Rp14.88 triliun untuk 12,4 juta pegawai yang berhak menerima bantuan langsung tunai (BLT) BPJS Ketenagakerjaan dari pemerintah.
Awalnya anggaran yang dialokasikan untuk penerima subsidi upah adalah untuk 15,72 juta pekerja dengan total anggaran Rp37,74 triliun.
“Total penerima adalah 12,4 juta dengan total anggaran Rp14,88 triliun. Data terakhir yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan dari 15,7 juta pekerja ternyata jadi 12,48 juta pekerja. Jadi ada selisih dari target awal karena sudah dilakukan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Gedung KPK, Jumat 2 Oktober 2020 lalu.
Baca Juga: HUT Ke-75 TNI: Dari BKR, TKR, TRI Hingga Perjuangan Melawan Komunisme
Menurutnya, bantuan itu diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp600 per bulan selama 4 bulan yaitu Agustus-Desember 2020 dan dibayarkan setiap dua bulan sekali.
“Alhamdulilah realisasi bantuan subsidi gaji sudah dalam beberapa batch. Batch 1 kami menerima data 2,5 juta pekerja, batch 2 ada 3 juta pekerja, batch 3 ada 3,5 juta pekerja, batch 4 ada 2,6 juta pekerja dan batch 5 ada 618 ribu data pekerja," jelasnya.
Sementara itu, realisasi batch 1 mencapai 99,38 persen atau 2,4 juta penerima; batch 2 99,38 persen atau 2,9 juta penerima; batch 3 99.32 persen atau 3,4 juta penerima; batch 4 69,18 persen atau 1,8 juta penerima sedangkan data batch 5 baru diterima 30 September 2020.
Baca Juga: HUT Ke-75 TNI: Dari BKR, TKR, TRI Hingga Perjuangan Melawan Komunisme
“Jadi saat ini sedang berjalan proses check list di Kemenaker, kami butuh waktu 4 hari kira-kira tangga 5 Oktober 2020 baru bisa disalurkan. Ada beberapa kendala mengapa pencapaian realisasi itu tidak mencapai 100 persen,” sebutnya.
"Terjadi duplikasi rekening, rekening tutup, rekening pasif, tidak valid, dibekukan, rekening tidak sesuai NIK (nomor induk kepegawaian), rekening tidak terdaftar, seluruhnya ada 130.183 yang mengalami kendala (masalah),” tegasnya.
Dirinya menambahkan, pihak Kemenaker telah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan sejumlah bank penyalur serta membuat posko pengaduan serta sistem cek secara daring malalui aplikasi sisnaker ditambah menyediakan call center termasuk nomor WhatsApp (WA).
Baca Juga: Mulai Hari Ini, Umat Muslim Bisa Kembali Laksanakan Ibadah Umrah
“Misalnya mereka yang masuk kriteria tapi belum turun mungkin masuk ke batch 4 atau batch 5 yang sedang proses cek,” tuturnya.***
