Network
GALAJABAR - Partai Demokrat melayangkan surat kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani. Lewat surat tersebut, Partai Demokrat meminta dokumen UU Ciptaker pasca-pengesahan RUU tersebut menjadi UU.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan, Jumat 9 Oktober 2020. Permohonan tersebut telah disampaikan Partai Deomkrat melalui Fraksi Demokrat di DPR.
Surat tersebut bernomor: FPD.155/DPR.RI/X/2020 pada tanggal 9 Oktober 2020.
Baca Juga: PWI Minta Polri Hukum Oknum Polisi Penghambat Tugas Jurnalis, Ancamannya 2 Tahun Penjara
Ossy mengatakan alasan surat itu dikirim kepada Ketua DPR adalah karena Fraksi Partai Demokrat belum secara resmi mendapatkan dokumen UU Ciptaker pasca-pengesahan RUU tersebut menjadi UU.
Padahal lazimnya, kata Ossy, jika RUU tersebut akan disahkan menjadi UU, setiap Fraksi di DPR RI akan menerima dokumennya.
Ossy mengatakan ada banyak versi dokumen draf UU Cipta Kerja yang berseliweran di ruang publik. Namun tidak diketahui mana yang versi finalnya.
Baca Juga: Bupati Umbara Integrasikan Konsep Pertanian dengan Pariwisata
Agar tidak membuat chaos informasi yang dapat membingungkan publik, sehingga menimbulkan kecurigaan masyarakat kepada pemerintah.
Partai Demokrat berniat untuk mempelajari dokumen final UU Ciptaker tersebut secara utuh, agar dapat diketahui substansinya secara lengkap dan jelas, pasal per pasal.
"Partai Demokrat ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mencegah hoaks dan penyesatan informasi yang dapat mengancam stabilitas sosial, politik, dan keamanan dalam negeri," kata Ossy.***
