Network
GALAJABAR - Selama masa pandemi Covid-19, salah satu instrumen yang sangat penting bagi rakyat Indonesia untuk melewati masa sulit ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2020, seperti dikutip galajabar dari Antara News.
Oleh karena itu, kata Sri, APBN tetap harus dijaga, terutama saat penerimaan, baik dari sisi pajak hingga bukan pajak, mengalami tekanan sedangkan belanja terus meningkat.
Baca Juga: Juventus vs Barcelona: Ronaldo Lakukan Segalanya Untuk Bisa Reuni dengan Messi
“APBN tentu harus dijaga karena di saat kerja yang luar biasa semuanya mengalami penurunan sehingga terjadi defisit begitu besar,“ tegasnya.
Dengan APBN yang terjaga, berbagai jaring pengaman sosial dapat dihadirkan untuk masyarakat.
“APBN merupakan instrumen yang luar biasa penting untuk segera membantu masyarakat melalui berbagai jaring pengaman sosial kita,” katanya.
Baca Juga: Jadwal Pertandingan Liga Champions Eropa Tengah Pekan Ini, Ada Juventus vs Barcelona
Menkeu menyatakan, bantuan APBN terhadap kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui penggunaan anggaran dalam program perlindungan sosial yang telah disiapkan pemerintah sebesar Rp203,9 triliun.
Hingga 14 Oktober, program perlindungan sosial yang terealisasi Rp167,08 triliun itu meliputi PKH Rp37,4 triliun, sembako Rp43,6 triliun, bansos Jabodetabek Rp6,8 triliun, dan bansos non Jabodetabek Rp32,4 triliun.
Ada pula Program Kartu Prakerja Rp20 triliun, diskon listrik Rp6,9 triliun, logistik/pangan/ sembako Rp25 triliun, serta BLT Dana Desa Rp31,8 triliun.
Baca Juga: Tiga Petinggi Sunda Empire Divonis 2 Tahun Penjara, Hakim Sebut Sengaja Timbulkan Pertentangan
Selain itu, pemerintah pun mendukung masyarakat melalui bidang lain seperti kesehatan Rp87,55 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, serta sektoral K/L dan Pemda Rp106,11 triliun.
“APBN juga membantu masyarakat tidak hanya di bidang kesehatan namun juga di bidang ekonomi,” ujarnya.
Pandemi berdampak secara sosial seperti pendapatan turun hingga UMKM yang tertekan akibat banyak kantor dan sekolah tutup dengan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Oleh karena itu, berbagai bantuan perlu diberikan.
Sri Mulyani meminta agar seluruh pemangku kepentingan dapat saling membantu dalam mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan APBN agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
Baca Juga: Krisis Pangan Dapat Terjadi Jika Dipengaruhi Tiga Faktor. Apa Sajakah Itu?
“Bagaimana kita harus membuat agar APBN terus sehat dan akuntable serta dikelola secara transparan dengan integritas yang tinggi,” katanya. ***
