Network
GALAJABAR - Dalam waktu kurang dari 6 bulan, Presiden Joko Widodo telah beberapa kali menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja para menterinya.
Akankah ini merjadi pertanda Jokowi bakal menggelar reshuffle?
Seperti diketahui, pada Senin 2 November 2020 lalu, Jokowi menegur Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, karena target investasi kuartal III 2020 tumbuh di bawah minus 5 persen tidak tercapai.
Baca Juga: Mocca Rilis Album Day by Day Untuk Rayakan Ulang Tahunnya ke-21
"Saya sudah mewanti-wanti kepada Kepala BKPM dan Menko Marves agar paling tidak di kuartal III ini bisa minus di bawah 5, tapi ternyata belum bisa," kata Jokowi seperti dikutip galjabar dari RRI.
Sebelumnya, Jokowi juga menegur empat sektor strategis yang dinilai lamban membantu mengatasi pandemi Covid-19,
"Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Ini extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya, gak ada progres yang signifikan. Gak ada," ujar Jokowi dalam sebuah video yang diunggah di channel YouTube Sekretariat Presiden, Minggu 28 Juni 2020 lalu.
Saat itu Jokowi menilai, nihilnya progres signifikan dari kinerja para menteri ini terlihat dari lambatnya penyerapan belanja anggaran penanganan Covid-19.
Baca Juga: Link Live Streaming ILC Selasa 4 November 2020, UU ITE: Mengancam Kebebasan Berpendapat?
Satu di antaranya adalah soal anggaran penanganan Covid-19 sektor kesehatan yang sudah disiapkan Rp75 triliun. Dari angka tersebut, baru 1.53 persen yang sudah diserap.
Saat itu Jokowi juga semprot menteri yang menyatakan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) yang dilakukan justru tampak seperti cuti.
Dengan kejadian itu, Jokowi bahkan mengancam akan lakukan reshuffle dan membubarkan lembaga.
Baca Juga: Legenda Manchester United, Ryan Giggs Ditangkap Polisi Atas Dugaan Tindakan Kekerasan terhadap Pacar
"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan," tegas Jokowi.
