GALAJABAR – Prof. Sofian Effendi selaku akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) turut mengkritisi rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Mahaguru ilmu administrasi negara itu menilai bahwa langkah ini akan menghancurkan bangsa Indonesia.
"Dewan Riset Nasional dibubarkan, Kemenristek dikerdilkan, tunggu saja kehancuran terjadi terhadap bangsa ini," kata Prof Sofian saat dihubungi wartawan, Senin 19 April 2021.
Prof. Sofian juga menyebut peleburan ini membuat jerih payah almarhum B.J. Habibie hilang dalam sekejap.
Prof. Sofian menegaskan bahwa B.J. Habibie selalu berpesan bahwa negara yang menguasai teknologi akan menjadi digdaya.
“Kok bangsa ini tambah dungu, ya?” ucap Sofian.
Baca Juga: Mencium Istri di Siang Hari Saat Bulan Puasa, Batal Gak Ya?
Menanggapi hal ini, seorang pengamat hukum tata negara yakni Refly Harun menyampaikan pandangannya dalam Youtube Refly Harun berjudul “GURU BESAR UGM: KOK BANGSA INI TAMBAH DUNGU?!”.
Menurut Refly kalau B.J. Habibie menyebut negara yang menguasai teknologi akan menjadi digdaya, maka Jokowi adalah negara yang mampu mengundang investasi.
“Kalau Presiden Jokowi adalah negara yang mampu mengundang investasi,” ujar Refly sambil tertawa.
Menurutnya, investasi memang penting untuk jangka pendek, namun riset dan teknologi juga penting karena itu untuk jangka panjang.
Baca Juga: Keren! Hanya DKI Jakarta yang Punya Indeks Pembangunan Manusia Sangat Tinggi
“Tetapi ini memang soal orientasi dan cara berpikir ya, investasi itu penting terutama jangka pendek saat ini, tapi ristek juga penting, karena itu (ristek) jangka panjang,” ucapnya.
Refly menilai bahwa kondisi ini seperti zero sum game (artinya keuntungan yang dimiliki atau didapatkan oleh seorang pemain berasal dari kerugian yang dialami oleh pemain lainnya).
Zero sum game merupakan istilah dalam ekonomi yang digunakan Refly.
Baca Juga: Jadwal Reshuffle Kabinet Hari Ini Batal, Begini Kata Pratikno dan Pramono Anung Ungkap Alasannya
“Jadi sebenarnya di sini seperti zero sum game, padahal harusnya tidak demikian, harusnya dua-duanya (Kemenristek dan Kemendikbud) bisa jalan,” tandasnya.
Refly berpendapat, seharusnya jumlah kementrian itu tetap dan tidak perlu diubah dalam jangka waktu lama.
“Menurut saya, (hal ini) membuat kementerian itu didasarkan pada respons sesaat, padahal kita tau harusnya jumlah kementrian itu seharusnya sudah sangat fix dan tidak perlu di utak atik dalam jangka waktu yang lama,” lanjutnya.
Baca Juga: Intip 10 Klub Sepak Bola Terbaik Dunia, Ada Persib Bandung dari Indonesia
Karena dibutuhkan waktu yang lama untuk proses ini mengingat bangsa Indonesia sangat lambat jika terkait soal administrasi.
“Karena kalau diutak-atik, prosesnya itu lama karena kita tau bangsa kita sangat lamban dalam soal-soal yang sifatnya administratif,” kata Refly.
“Jadi dengan peleburan dan pembentukan kementrian yang baru ini dari sisi administratif saja akan membutuhkan waktu berbulan-bulan,” imbuhnya.
Baca Juga: Penuh Kemuliaan, Doa yang Diajarkan Rasulullah pada Malam Lailatul Qadar
Seharusnya Jokowi dapat menggunakan lembaga lain jika tujuannya adalah menggenjot investasi.
“Kira-kira butuh enam bulan lebih, lalu apa yang diharapkan dari sisa waktu ini, kalau tujuannya sekedar menggenjot investasi, bukankah bisa memanfaatkan lembaga atau badan yang ada,” ucapnya. (Penulis: Muhammad Ibrahim)***