Empat Anggota DPRD Jabar Dipanggil KPK Terkait Pengaturan Proyek di Indramayu

- 21 Desember 2020, 14:01 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri beri keterangan dalami aliran uang kasus suap pengaturan proyek di Indramayu
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri beri keterangan dalami aliran uang kasus suap pengaturan proyek di Indramayu /Antara/



GALAJABAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami penyidikan kasus dugaan suap terkait dengan pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada tahun 2019.

Pada Senin 21 Desember 2020, lembaga antirasuah itu memanggil empat anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai saksi.

Mereka yang dipanggil adalah Eryani Sulam, Dadang Kurniawan, Lina Ruslinawati, dan M. Hasbullah Rahmad.

"Keempatnya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka ARM (Abdul Rozaq Muslim/anggota DPRD Jawa Barat 2019-2024)," ucap Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Baca Juga: Ini Manfaat Pelabuhan Patimbang Subang Menurut Menteri Perhubungan

Selain itu, KPK juga memanggil seorang saksi lainnya untuk tersangka Rozaq, yaitu Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu Suryono.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Rozaq sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus suap terkait dengan pengurusan dana bantuan provinsi kepada Kabupaten Indramayu pada tahun anggaran 2017-2019.

KPK menduga Rozaq menerima aliran dana Rp8.582.500.000,00 terkait dengan kasus tersebut.

Dalam penyidikan tersangka Rozaq, KPK pada hari Rabu (2/12) juga telah menggeledah rumahnya di Indramayu dan mengamankan sejumlah dokumen yang terkait dengan kasus tersebut.

Baca Juga: Rupiah Berpotensi Melemah Akibat Kasus Covid-19 secara Global yang Belum Menentu

Selanjutnya, KPK juga telah digeledah Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat. Di tempat ini diamankan sejumlah dokumen bantuan provinsi, rekapitulasi usulan program kerja, dan dokumen lain yang terkait dengan kasus tersebut.

Tersangka Rozaq disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau Huruf b atau Pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yaitu Bupati Indramayu Supendi (SP), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah (OMS), Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triyono (WT), dan Carsa AS (CAS) dari unsur swasta.

Baca Juga: Lirik Lagu Angin Dalu Happy Asrama yang Tengah Trending di Youtube

Empat orang tersebut telah divonis majelis hakim Pengadilan Tipikor dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.***

Editor: Brilliant Awal


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x