Network
Hal itu, ujar dia, demi menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan sebagai salah satu Garda terdepan dalam melakukan pencegahan dan penindakan kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum jawa barat.
"Kami juga mendukung Kejati Jabar menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia No 8 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada setiap pelaku yang merugikan kerugian uang negara dan masyarakat," terangnya.
Agus mengungkit salah satu dugaan korupsi yang menjadi sorotan pihaknya, yakni pengadaan BTT Covid-19 di Dinkes Jabar.
Pada akhir tahun 2020, pihak Kejati Jabar pernah menyampaikan jika laporan kasus tersebut sudah masuk ke dalam tahap telaah.
Baca Juga: Antara Tahu dan Tempe, Mana yang Lebih Begizi? Simak di Sini Penjelasannya...
"Kami mendesak agar kasus dugaan korupsi ini diselesaikan. Kami mendorong Kejaksaan memeriksa pihak-pihak terkait," ujar Agus.
Sekedar informasi, untuk dugaan kasus tersebut, DPP MGP secara resmi melaporkan ke Kejati Jabar pada Rabu 23 Desember 2020. Dalam laporannya, DPP MGP menilai adanya dugaan penyimpangan pengadaan BTT Covid-19 dengan nilai anggaran Rp 56 miliar TA 2020.
Diungkapkan Agus, merujuk pada laporan yang dilayangkan, realisasi pengadaan yakni dengan nilai anggaran Rp 52.082.000.000 untuk 29.5000 rapid test dengan menentukan 10 perusahaan penyedia dari 22 perusahaan yang tercantum dalam usulan penyedia.
"Dari sepuluh perusahaan penyedia terdapat tiga perusahan yang tidak tercantum dalam usulan penyedia, dengan lima merek rapid test dan dengan harga yang berbeda-beda," ungkap Agus.
Lebih lanjut dijelaskan Agus, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan, terdapat selisih harga rapid test di lapangan dengan yang ditetapkan Dinkes Jabar.
