GALAJABAR– Pengamat politik Rocky Gerung turut menanggapi laporan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan terhadap Aktivis Haris Azhar.
Seperti diketahui, Luhut melaporkan Haris terkait dugaan fitnah penyebaran berita bohong ke Polda Metro Jaya. Selain itu, Luhut juga mendenda Haris sebesar Rp100 miliar.
Melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official bertajuk “GUGAT HARIS AZHAR DAN KONTRAS 100 MILYAR, LUHUT MAKIN ANTI KRITIK”, Rocky menilai ini kasus konyol.
“Sebetulnya ini soal yang agak konyol,” ujarnya.
Menurut Rocky, reputasi antara Haris dan Luhut sudah berbeda.
“Haris Azhar itu adalah aktivis dan rakyat tahu apa reputasi Haris Azhar tuh,” tuturnya.
“Sementara Pak Luhut adalah pejabat itu. Rakyat tahu apa reputasi Pak Luhut. Jadi dari segi pertandingan opini publik, pasti Pak Luhut ada di dalam keadaan terdesak,” imbuhnya.
Baca Juga: Perekonomian Berangsur Pulih, Uben Yunara : Tidak Ada Alasan Pengusaha Tak Menaikan Upah Minimum
Ahli filsuf ini percaya bahwa Luhut mau menegakakn prinsip Equality Before the Law.
“Kita tentu percaya bahwa Pak Luhut ingin menegakkan prinsip Equality Before the Law, sehingga semua berhak mempertahankan haknya,” katanya.
Namun ada hal yang dilupakan oleh Luhut maupun penasihat hukumnya.
“Tetapi yang dilupakan sebetulnya, dan saya kira penasihat hukum Pak Luhut gegabah membawa itu ke wilayah tuntut menutut dan tuntutan pidana ada, tuntutan perdata ada,” tandasnya.
Sementara soal 100 miliar, menurut Rocky itu tidak perlu dilakukan, mengingat Luhut menjanjikannya untuk rakyat Papua.
“Nah soal 100 miliar yang dijanjikan nanti akan diberikan pada masyarakat Papua. Bagaimana kalau Pak Luhut kalah di pengadilan itu. Masyarakat Papua menanggap bahwa kita akan dapat apa kalau kalah,” jelasnya.
Sehingga seharusnya Luhut tidak melibatkan rakyat Papua yang sangat sensitif.
Baca Juga: Rizal Ramli: Saya Minta Jokowi Ngaca Karena Kinerjanya Payah dan Gagal di 5 Aspek
“Jadi jangan libatkan sesuatu dengan kondisi yang sekarang juga masih sangat sensitif itu soal masyarakat Papua,” pungkasnya. ***