GALAJABAR – Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat (PD), Irwan Fecho buka suara terkait kebijakan terbaru pemerintah.
Kebijakan yang dimaksud adalah mengangkat guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Irwan menyatakan, pengangkatan guru honorer menjadi ASN PPPK seharusnya dilakukan bedasarkan masa pengabdian mereka.
Baca Juga: Perekoniam Berangsur-angsur Pulih, Ketua Umum DPP FSPSI: Saatnya Pekerja Mengasah Skill
Sehingga, guru honorer yang masa pengabdiannya sudah cukup lama tidak perlu mengikuti proses seleksi lagi.
Sebab, menurutnya guru honorer yang sudah berumur akan kesulitan bersaing dengan guru muda yang masa pengabdiannya tentu lebih singkat.
“Seharusnya dilakukan pengangkatan secara langsung bukan melalui seleksi, tetapi dilihat masa pengabdian para guru itu,” ujarnya pada wartawan, Minggu, 19 September 2021.
Politisi PD ini menyayangkan cara pemerintah memperlakukan guru honorer yang berharap memperoleh peningkatan kesejahteraan dengan perubahan status menjadi ASN.
Dalam kesempatan itu, Irwan juga mempertanyakan kepedulian Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim terhadap guru honorer yang telah mengabdi lama.
“Mereka sudah mengabdi sangat lama dan mereka mengajar itu di pelosok-pelosok daerah, seharusnya itu menjadi perhatian pemerintah,” katanya.
Baca Juga: Seruan Korea Selatan Akhiri Perang Korea, Tanggapan Pyongyang: Terlalu Dini!
Atas dasar itu, Anggota DPR RI Komisi V ini meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi pertatian pada guru honorer.
Caranya dengan mengangkat mereka menjadi PPPK maupun CPNS tanpa tes.
Cara tersebut, lanjut Irwan pernah dilakukan di pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Kala itu, SBY berhasil mengangkat total 1,1 juta guru honorer menjadi CPNS.
Baca Juga: RS Dustira Terima Bantuan 10 Unit Oksigen Cair dan 1 Unit Ventilator
Apa yang berhasil dicapai SBY, berbanding terbalik dengan Jokowi yang baru mengangkat ribuan guru honorer menjadi CPNS selama enam tahun memimpin Indonesia.
“Saya sangat prihatin melihat nasib para guru honorer tetapi belum diangkat juga. Padahal, pengabdian mereka seharusnya diapresiasi dan diafirmasi,” pungkasnya. ***