GALAJABAR - Gerakan radikalisme masih menjadi salah satu permasalahan di Indonesia.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman pun turut menanggapi permasalahan tersebut.
Sebagai upaya untuk mencegah adanya gerakan radikalisme, Dudung mengaku akan memerintahkan seluruh prajurit TNI AD turun tangan.
Dudung akan meminta seluruh elemen, mulai dari prajurit TNI AD hingga babinsa peka terhadap perkembangan situasi.
“Saya akan perintahkan seluruh prajurit peka terhadap perkembangan situasi menyangkut ekstrem kiri dan kanan,” ujarnya saat diwawancara pada Senin, 22 November 2021.
Baca Juga: Kisah Misteri dan Mitos di Balik Ritual Seks dan Ngalap Berkah di Gunung Kemukus Sragen
Eks Pangdam Jawa itu melanjutkan, dirinya pun tak segan untuk menerapkan sistem seperti pada zaman Presiden Soeharto.
Namun, Dudung tidak menjelaskan secara detail terkait pernyataannya itu.
“Saya bilang, kalau ada informasi-informasi, saya akan berlakukan seperti zaman Pak Soeharto dulu. Para babinsa itu harus tahu, jarum jatuh pun dia harus tahu,” katanya.
Lebih jauh, Dudung menegaskan untuk segera mengambil tindakan bila ada organisasi yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan Indonesia.
“Jadi, kalau ada organisasi yang coba mengganggu persatuan dan kesatuan, jangan banyak diskusi, jangan terlalu banyak berpikir tetapi lakukan,” tegasnya.
Baca Juga: Pemkab Bandung Optimalkan Potensi Perikanan, Total Produksi Tahun 2020 Mencapai 17 Ribu Ton
Kata dia, TNI juga harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian jika menemukan tindakan-tindakan semacam itu.
“Segera berkoordinasi dengan kepolisian untuk dilakukan tindakan-tindakan yang tegas. Itu merupakan bagian dari Tujuh Perintah Harian KSAD,” pungkasnya.
Menanggapi pernyataan Dudung yang hendak menerapkan sistem pada zaman Soeharto, Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Umar Hasibuan alias Gus Umar angkat bicara.
Menurutnya Dudung hendak memunculkan zaman Orde Baru di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Gus Umar melalui akun Twitter pribadi pada Selasa 23 November 2021 malam.
“Welcome orde baru,” katanya dilansir Galajabar, Rabu, 24 November 2021. ***