Network
GALAJABAR - Baru-baru ini, pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Setia Budhi Rangkasbitung, Harits Hijrah Wicaksana menyarankan agar petinggi Partai Demokrat, khususnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mengucapkan permintaan maaf kepada Presiden Joko Widodo.
Hal tersebut dilakukan lantaraN sebelumya SBY dan AHY sempat menuding Presiden Jokowi melakukan intervensi dalam kisruh Partai Demokrat, beberapa waktu lalu.
Namun, tudingan tersebut akhirnya terbantahkan setelah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak kepemimpinan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.
Baca Juga: Kasus Habib Rizieq Shihab, Andi Arief : Sudah Waktunya Prabowo Bicara Soal Keadilan
"Permintaan maaf itu wajib dilakukan SBY-AHY karena tidak terbukti adanya intervensi Pemerintah usai Kemenkumham menolak KLB Demokrat, di Deli Serdang," kata Harits Hijrah Wicaksana di Lebak Banten, dilansir Galajabar dari Antara pada Ahad, 4 April 2021.
Ia meminta SBY, selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dan AHY sebagai Ketua Umum PD, lebih terhormat meminta maaf secara terbuka dan resmi kepada Presiden Jokowi.
Sebelumnya, SBY dan AHY menuduh kekisruhan dan konflik PD karena adanya campur tangan Istana dan membawa-bawa nama Presiden Jokowi.
Baca Juga: KPK Berhentikan Kasus BLBI Sjamsul Nursalim Mardani Ali Sera : Korupsi E-KTP Akan Mengalami Hal Sama
AHY menyampaikan dalam ceramah dan pidato ke publik secara terang-terangan bahwa KLB itu mendorong menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia.
Bahkan, AHY sendiri sampai mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi terkait permasalahan tersebut.
Namun, tuduhan-tuduhan seperti itu ternyata bisa dipatahkan dengan keputusan Kemenkumham menolak KLB Deli Serdang.
Baca Juga: Desain Istana Negara Menuai Kritik, Iwan Fals: Terserahlah Bentuknya Kayak Apa, yang Jelas Berfungsi!
Artinya, kata dia, pemerintah berjalan independen dan "undertake" tanpa campur tangan atas konflik di tubuh partai berlambang mercy itu.
"Kami berharap SBY-AHY legowo meminta maaf kepada Jokowi dan bukan hanya mengucapkan berterima kasih dan apresiasi. Permintaan maaf itu sebagai kesatria juga seorang negarawan," jelasnya.
Lebih jauh, Harits Hijrah Wicaksana mengatakan, selain memohon maaf, AHY juga harus memberikan pernyataan bahwa tingkat demokrasi saat ini lebih dewasa dan lebih baik karena Pemerintah berada di koridor yang benar.
Baca Juga: Jokowi, Prabowo hingga Bamsoet Hadir di Pernikahan Atta-Aurel, Cholil Nafis Heran serta Ajukan 3 Pertanyaan
Di samping itu juga, demokrasi pada Pemerintahan Jokowi sangat baik dibandingkan era SBY. Sebab, kata dia, pada era Presiden SBY juga banyak KLB-KLB pada partai lain.
Permohonan maaf itu, kata dia, merupakan bentuk pendewasaan dan pendidikan politik terhadap publik.
Terlebih, AHY sebelumnya membangun narasi-narasi tendensius dan juga menyatakan tingkat demokrasi menurun sampai Pemerintahan Jokowi zalim dengan mengintervensi Partai Demokrat.
Baca Juga: Siklon Tropis 99S Menguat, BMKG: 4 Provinsi Terancam Diterjang Hujan Sangat Lebat dan Angin Kencang
Padahal, kata dia, Presiden Jokowi sendiri tidak mengetahui kekisruhan di tubuh Partai Demokrat itu.
"Semuanya itu terbukti setelah Kemenkumham menolak KLB Deli Serdang dan demokrasi lebih baik zaman Jokowi dibandingkan SBY," terang Harits Hijrah Wicaksana. (Penulis: Sartika Rizki Fadilah)***
