Network
GALAJABAR - Pertemuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memunculkan isu poros partai Islam pada 2024 mendatang.
Pengamat hukum tata negara yakni Refly Harun turut menanggapi hal ini melalui Youtube Refly Harun berjudul “POROS PARTAI ISLAM 2024!! GABUNG?!”.
Refly Harun menilai bahwa pertemuan, persatuan, serta permufakatan di antara partai Islam di Indonesia jauh lebih sulit dilakukan dibandingkan partai berbasis Islam dan massa nasional.
Baca Juga: MENGERIKAN ! Kekerasan Seksual Dijadikan Senjata Perang di Tigray Ethiopia
Refly berpendapat bahwa partai Islam di Indonesia cenderung lebih mudah untuk melakukan koalisi dengan partai nasionalis.
“Saya kasih contoh misalnya PKB selalu ingin berada di sisi pemerintahan (yang didominasi partai) nasionalis,” ujar Refly.
Refly menjelaskan walaupun PKB memiliki basis massa Islam, tapi partai itu lebih suka mendekat kepada PDIP dibanding ke Islam PKS.
Baca Juga: Seolah Membela Atta Halilintar, Deddy Corbuzier: Konten Pamer Kekayaan Ada Karena Penontonnya Banyak
“Maka PKB sebagai partai yang berbasis massa Islam, berbasis NU, lebih suka, lebih senang dekat kepada PDIP ketimbang mendekat kepada PKS,” jelas Refly.
Bagi PKB justru lebih senang dekat dengan partai yang sudah besar ketimbang sesama partai Islam, menurut Refly.
Refly memaparkan hal ini disebabkan adanya persaingan yang tinggi di antara partai-partai Islam.
Baca Juga: Koalisi Partai Islam, Rocky Gerung: Istana Mulai Kepepet, Istana Coba Rangkul Oposisi!
Namun, berbeda dengan PKB, Refly melihat adanya sinyal bergabungnya PPP dan PKS untuk membuat poros baru partai politik Islam semakin kuat.
Karena menurut beliau, kedua partai ini tidak bisa membuat keputusan besar dalam kebijakan politik, sehingga lebih mudah untuk berkomunikasi.
“PPP dan PKS bisa bersatu karena masing-masing berada dalam posisi yang marginal, pada posisi yang tidak menentukan, karena itu mudah bagi mereka berkomunikasi,” paparnya.
Ia juga menuturkan bahwa sangat sulit bagi partai-partai Islam di Indonesia untuk bergabung dalam satu bendera dan logo, lalu mengusung calon presiden dan wakil presiden.
“Saya yakin partai-partai nasionalis tidak mau, karena itu sama saja dengan menjadikan anak macan menjadi besar,” tuturnya. (Penulis: Muhammad Ibrahim)***
