Network
GALAJABAR – Pakar hukum tata negara sekaligus pengamat politik, Refly Harun turut menyoroti perihal kritis keras yang dilayangkan seorang pakar hukum dari Universitas Indonesia kepada kementerian di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Refly Harun menegaskan bahwa sebaiknya kampus tidak digunakan sebagai tempat mencari dukungan pada kontestasi pemilihan presiden (Pilpres).
“Ketika ceramah di kampus UGM (Universitas Gadjah Mada) pernah saya sampaikan juga, waktu itu menjelang Pilpres 2019. Saya dengan tegas mengatakan sebaiknya kampus tidak dijadikan untuk dukung mendukung calon presiden (capres),” ujar Refly Harun yang dikutip Galajabar dari kanal Youtube Refly Harun, Kamis 22 April 2021.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 22 April 2021 Masalah Baru, Elsa Muntah-muntah, Elsa Hamil?
Menurutnya, UGM merupakan backbone dari pemerintahan Presiden Jokowi.
Hal tersebut dapat dibuktikan dengan keberadaan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang dahulunya pernah menjabat sebagai Rektor UGM.
Selain itu, Refly Harun juga mengaku miris dengan fenomena para ilmuwan khususnya bagi yang bergelar profesor yang ujung-ujungnya mengabdi kepada penguasa.
Menurutnya, hal tersebut dapat membuat mereka kehilangan independensinya untuk bersikap kritis kepada pemerintahan di era kepemimpinan Presiden Jokowi berdasarkan keilmuan yang mereka miliki.
Baca Juga: Takut Sama Jokowi, Nadiem Berlindung ke Megawati, Refly: Bisa Jadi yang Mengincar Itu Muhammadiyah
“Apalagi kalau dia pengajar ilmu sosial seperti politik dan hukum, maka makin terbatas untuk mengritik fenomena-fenomena yang ada di pemerintahan,” ungkap Refly Harun.
Refly Harun menyebut, objek ilmu sosial termasuk ilmu hukum tidak akan jauh dari tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah khususnya Presiden Jokowi.
Oleh karena itu, Refly Harun berharap agar kaum intelektual khususnya dosen di perguruan tinggi itu dapat memberikan atau mencurahkan keilmuannya kepada masyarakat.
Baca Juga: Jadwal Imsak, Salat dan Buka Puasa di Wilayah Bandung dan Sekitarnya Kamis 22 April 2021
Hal itu ditujukan agar masyarakat mengetahui sesuatu yang benar dan yang salah pada tindakan pemerintahan khususnya Presiden Jokowi.
Sebelumnya telah diberitakan, pakar hukum UI, Sulistyowati Irianto menyebut, kini dapat ditemukan kaum intelektual dari sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia sulit melepaskan diri dari bayang-bayang penguasa.
Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tindakan mereka yang hanya memikirkan gaji dan kekuasaan, meskipun hal tersebut diperoleh dengan perilaku yang tidak terpuji.
Baca Juga: Gus Nadir Sebut Kamus Sejarah Indonesia sebagai Proyek Terburu-buru dan Asal Selesai
Selain itu, hal tersebut juga dapat dilihat dengan para dosen dari sebagian perguruan tinggi di Indonesia yang merasa takut untuk memberikan kritik terhadap sebuah isu di pemerintahan Presiden Jokowi.
Sulistyowati Irianto menyebut rasa takut itu semakin diperparah lagi dengan adanya perubahan pada silabus yang sudah dinilai baik menjadi bahasa-bahasa program dari Kementerian yang membuat para dosen menjadi merasa bodoh. ***
