Network
GALAJABAR - Santer terdengar kabar bahwa Pemerintah melalui kementerian Perdagangan (Kemendag) dikabarkan akan melakukan impor garam.
Alasan pemerintah melakukan impor garam yaitu karena kualitas dan kuantitas garam lokal tidak sesuai dengan kebutuhan industri.
Secara kualitas garam lokal tidak memenuhi standar kebutuhan industri di mana kualitas garam akan mempengaruhi produk yang dihasilkan. Sementara secara kuantitas, ketersediaan garam lokal masih kurang untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Latar belakang tersebutlah yang mendasari pemerintah untuk impor garam 3 juta ton.
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Maritim dan Investasi, Safri Burhanuddin, pernah menyampaikan dalam konferensi pers secara virtual tentang Major Project 2021 Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, bahwa pemerintah melakukan impor garam karena diperkirakan produksi garam tahun ini lebih sedikit dari sebelumnya.
"Tahun ini diperkirakan 4,6 juta kebutuhannya. Sedangkan produksi dalam negeri kita itu bervariasi tergantung, tentu saja iklim. Tapi tahun ini kita diperkirakan akan kita produksi 2,1 juta ton, berarti kita akan impor kurang lebih sekitar kalo kita lihat di 3 juta rencana impornya," kata Safri pada 10 Maret 2021 di kanal YouTube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI.
Namun, menurut Susi Pudjiastuti yang merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, impor garam 3 juta ton akan berdampak pada garam petani.
Impor garam dalam jumlah yang melebihi kebutuhan, akan berdampak pada garam petani yang nantinya tidak laku dijual.
Untuk itu, Susi Pudjiastuti kembali menulis di akun Twitternya dengan memohon kepada Presiden Jokowi, agar impor garam hanya 2,1 juta ton sehingga garam konsumsi akan menggunakan garam petani.
"Bila impor 3 jt Ton maka garam petani tidak akan laku lagi seperti 2 tahun terakhir. Tolonglah Pak @jokowi...kembalikan jumlah impor 2,1 juta ton saja...supaya garam konsumsi bisa memakai garam petani.....mohon dipikirkan nasib mereka," tulis Susi Pudjiastuti.***
