Network
GALAJABAR- Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini akui penerima bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tak tepat sasaran.
Risma menerima protes dari masyarakat yang tak menerima bantuan tersebut karena kebanyakan diterima oleh keluarga kepala desa dan lurah.
"UU data (penerima manfaat) itu ada di pemda, kemudian pemda meminta ke desa atau kelurahan. Kami banyak dikomplain karena itu keluarganya kepala desa, lurah dan sebagainya," kata Risma dalam acara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dikutip galajabar Selasa, 15 Juni 2021.
Baca Juga: Christian Eriksen Bukan yang Pertama, Simon Kjaer Juga Pernah Selamatkan Kiper AS Roma pada Tahun 2011
Dalam keterangannya, Risma mengatakan hal itu bisa terjadi karena data yang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum tersusun rapi.
Saat ini, Risma sedang melakukan pembenahan data penerima bansos di DTKS. Dia menyebutkan progresnya sudah 90%.
"Saat ini pembenahan data sudah 90%. Kami saat ini sedang melakukan pemetaan-pemetaan karena di dalam PKH unsurnya sangat beragam misalnya ada anggota disabilitas maka akan mempengaruhi penerimaan-penerimaan," jelas Risma.
Dalam keterangannya, Risma mengatakan hal itu bisa terjadi karena data yang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum tersusun rapi.
Saat ini, Risma sedang melakukan pembenahan data penerima bansos di DTKS. Dia menyebutkan progresnya sudah 90%.
"Saat ini pembenahan data sudah 90%. Kami saat ini sedang melakukan pemetaan-pemetaan karena di dalam PKH unsurnya sangat beragam misalnya ada anggota disabilitas maka akan mempengaruhi penerimaan-penerimaan," jelas Risma.
Baca Juga: Vonis Eks Jaksa Pinangki Jadi Sorotan Publik, Abdillah Toha Singgung Soal RRC
Lebih jelasnya, Risma menyebutkan kedepannya data penerima bansos akan lebih transparan dan bisa dipantau oleh siapa saja.
"Nanti ke depan usulan itu akan kami buka mulai dari desa, kelurahan, RT, RW itu akan bisa dipantau oleh siapa saja," kata Risma.
Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Sosial hingga bulan Juni ini masih memberikan bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi.
Lebih jelasnya, Risma menyebutkan kedepannya data penerima bansos akan lebih transparan dan bisa dipantau oleh siapa saja.
"Nanti ke depan usulan itu akan kami buka mulai dari desa, kelurahan, RT, RW itu akan bisa dipantau oleh siapa saja," kata Risma.
Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Sosial hingga bulan Juni ini masih memberikan bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi.
Baca Juga: Jangan Mengganggu Mobilitas Ambulans, Bupati Bandung Instruksikan Penertiban Jalur Akses Menuju RSUD Al Ihsan
Adapun beberapa bantuan yang cair bulan ini yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BLT UMKM dan BLT Dana Desa.
Adapun cara mengecek data penerima bantuan tersebut bisa akses di laman cekbansos.kemensos.go.id.***
Adapun beberapa bantuan yang cair bulan ini yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BLT UMKM dan BLT Dana Desa.
Adapun cara mengecek data penerima bantuan tersebut bisa akses di laman cekbansos.kemensos.go.id.***
