Network
GALAJABAR - Pemerintah belum lama ini resmi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Sebelumnya, pemerintah sempat mengganti-ganti istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dari awalnya terbatas, sedang, ketat, dan saat ini menjadi darurat.
Perubahan istilah PPKM sendiri dilakukan pemerintah antaran untuk merespons grafik kasus pandemi Covid-19 di Indonesia yang terus melonjak.
Baca Juga: Jokowi Akui Tak Pernah Sarapan Sejak Covid-19 Meningkat di Indonesia
Kebijakan tersebut dilakukan untuk menekan laju penularan Covid-19.
Disisi lain istilah PPKM yang terus berubah, namun nyatanya penerapan PPKM masih saja dilanggar oleh masyarakat.
Alhasil kasus covid-19 di Indonesia merangkak naik.
Kini, PPKM Darurat resmi diberlakukan pemerintah guna merespon penambahan kasus Covid-19 yang kian mengkawatirkan.
Istilah PPKM Darurat tersebut lantas menjadi sorotan Kepala Biro Perhubungan DPP Partai Demokrat, Abdullah Rasyid.
Baca Juga: Terungkap, Komisaris BUMN yang Hendak Meludahi Anies Baswedan Belum Laporkan Harta Kekayaan ke KPK
Melalui akun Twitter pribadinya @Rasy_Abdullah, dirinya mengatakan bukan istilah PPKM yang perlu diganti untuk penanganan Covid-19, melainkan Presidennya.
“Bukan istilahnya yang perlu diganti. Tapi presiden nya!” ujarnya dilansir Galajabar dari akun Twitter @Rasy_Abdullah pada Kamis, 1 Juli 2021.
Tak berhenti distu, Abdullah Rasyid juga menyoroti perihal terpilihnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali.
Dalam unggahanya, dirinya mengatakan bahwa negara ini seolah tak ada orang lain selain Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca Juga: Kembali Puji-puji Presiden Jokowi, Addie M.S.: Belum Pernah Kusaksikan Presiden yang Dicela Bertahun-tahun
"Seperti Negara ini gak ada orang lain aja," jelasnya.
Sebelumnya, beredar kabar mengenai wacana PPKM Darurat menyusul terus melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia.
PPKM Darurat juga akan membatasi sejumlah aktivitas seperti bekerja dari rumah (work from home) hingga aturan kunjungan restoran dan pusat belanja.
Diketahui, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali.
Baca Juga: Usai Dinyatakan Positif Covid-19, Annisa Pohan Didoakan Pakar Statistika: Semoga Allah SWT Berikan Kesembuhan
"Betul Menko Maritim dan Investasi telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali," kata Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi dilansir dari Antara. (Penulis: Sartika Rizki Fadilah)***
