Network
GALAJABAR - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, akhirnya buka suara terkait sering berubah-rubahnya penamaan dalam mengatasi pandemi Covid-19.
Hal itu terungkap saat Luhut Binsar Pandjaitan menjadi tamu dalam podcast 'Close The Door' yang tayang pada channel Youtube Deddy Corbuzier, Selasa 6 Juli 2021.
Pada awalnya, Deddy Corbuzier bertanya kepada Luhut Binsar Pandjaitan, mengapa penamaan dalam mengatasi Covid-19 sering berubah-ubah.
Baca Juga: Puluhan TKA Cina Serbu Indonesia, Anggota DPR Singgung PPKM Darurat: Melempem!
"Saya tuh keselnya cuma satu Pak, kenapa pemerintah merubah-rubah nama PPKM, PSBB, PPKM Mikro, sampai PPKM Darurat pak," tanya Deddy Corbuzier, dikutip Galamedia, Selasa 6 Juli 2021.
Mendengar pertanyaan dari Deddy Corbuzier itu pun Luhut Binsar Pandjaitan langsung menjelaskan yang menurutnya terdapat perbedaan antara PSBB dan PPKM.
Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa PSBB itu pada awalnya muncul dari bawah, seperti satu provinsi yang ingin melakukan hal itu.
Lalu kemudian provinsi yang ingin melakukan PSBB tersebut, mengajukan ke pemerintah pusat dan disahkan oleh Kementerian Kesehatan.
Baca Juga: Akui Ngenes Puluhan TKA Cina Masuk Indonesia Tanpa Izin Kerja saat PPKM Darurat, Gus Umar: Perih Emang...
"PSBB itu kan lahirnya dari bawah, dari satu provinsi pengen dia melakukan itu dan diajukan ke pemerintah dan disahkan oleh Kementerian Kesehatan," jawab Luhut Binsar Pandjaitan.
Sementara itu, untuk PPKM Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa hal itu memang kebijakan dari pemerintah pusat.
Menurut Luhut Binsar Pandjaitan, berbeda dengan PSBB yang hanya bisa dilakukan di satu provinsi, PPKM dikatakannya bisa berlaku untuk berbagai provinsi atau secara nasional.
Baca Juga: Pemerintah Gunakan Tank Tertibkan PPKM Darurat, Benny K Harman: Yang Kita Lawan Covid-19 atau Amuk Massa?
Jadi menurutnya antara PSBB dengan PPKM itu merupakan dua kebijakan yang sangat berbeda.
"Kalau PPKM itu dari pusat, bisa langsung berbagai provinsi atau secara nasional. Jadi dua hal berbeda," katanya.
Seakan tak puas dengan jawaban Luhut Binsar Pandjaitan, Deddy Corbuzier pun tampak melontarkan pertanyaan lagi yang menurutnya kenapa mesti ada PPKM Mikro.
"Tapi namanya berubah pak ada PPKM Mikro," tanya Deddy Corbuzier lagi.
Baca Juga: Keadaan Indonesia Semakin Kacau, Rocky Gerung: Jokowi Harus Lempar Handuk, Terlihat Kegagalan Pemerintah
Jenderal bintang empat itu pun langsung menjelaskan terkait PPKM mikro yang menurutnya pada awalnya pemerintah akan menerapkan di beberapa spot-spot.
Luhut Binsar Pandjaitan memberikan contoh terkait pemberlakukan PPKM Mikro ini yang menurutnya seperti yang dilakukan di Jakarta saat ini.
Akan tetapi, ia mengatakan dikarenakan keadaan saat ini sedang darurat, maka pemerintah mau tidak mau membuat PPKM Mikro lebih besar lagi.
"Nah Mikro ini seperti Jakarta ini, kita mau beberapa spot-spot aja yang kita , karena itu memungkinkan," ujarnya.
Baca Juga: Ada Adegan Hancurkan Kabah, Sandiaga Uno Minta Game Fornite Dikaji Ulang: Bertentangan dengan Nilai Keagamaan
"Nah sekarang karena keadaan darurat kita bikin lebih besar lagi," sambungnya.
Mendengar jawaban dari Luhut Binsar Pandjaitan pun, membuat Deddy Corbuzier akhirnya mengerti terkait kenapa kebijakan dalam menangani pandemi Covid-19 sering berubah-ubah.
Namun Deddy Corbuzier kembali melontarkan pertanyaan yang menurutnya kenapa pemerintah tidak melakukan lockdown saja.
"Kenapa gak Jakarta lockdown saja, beres pak,: tanya Deddy Corbuzier lagi.
Baca Juga: Desas-desus Kesehatan Kim Jong Un Dianggap Propaganda, Korea Utara Tak Terima Hingga Selidiki Penyebar Gosip
Luhut Binsar Pandjaitan pun menjelaskan bahwa menurutnya lockdown itu tidak segampang seperti tujuannya.
Menurutnya seandainya pemerintah memilih untuk menerapkan kebijakan lockdown maka rakyat akan mati semua.
Oleh karena itu, pemerintah harus pintar-pintar memikirkan terkait bagaimana bisa menyeimbangkannya, karena kalau lockdown diterapkan belum tentu bisa dilakukan.
"Lockdown tuh tidak segampang seperti tujuannya, mati semua rakyat kalau kita lockdown, jadi kita pikir-pikir bagaimana bisa menyeimbangkan , karena kalau kita lockdown apa kita bisa lakukan itu," tuturnya.
Baca Juga: Pemerintah Tetapkan Wajib Karantina 8 Hari bagi WNA, dokter Tirta: Tanggung, Larang Aja...
Selain itu, Luhut Binsar Pandjaitan juga menegaskan bahwa proses pengambilan keputusan oleh pemerintah tidak sesederhana itu.
Pemerintah menurutnya tidak melihat dari satu angle saja, banyak pertimbangan-pertimbangan lain yang harus diambil dalam mengatasi pandemi Covid-19 ini.
Untuk itu menurut Luhut Binsar Pandjaitan, pemerintah tidak menerapkan kebijakan lockdown dan lebih memilih untuk melakukan PSBB dan PPKM.
"Proses pengambilan keputusan tidak sesederhana itu, tidak satu angle saja, banyak pertimbangan-pertimbangan lain," pungkasnya. (Penulis: Hari Priyadi)***
