Network
GALAJABAR – Baru-baru ini, statuta Universitas Indonesia resmi direvisi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) merubah statuta UI melalui PP No.68/2013 menjadi PP 75/2021.
Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Bagian Humas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Tubagus Erif Faturahman.
“Benar, sudah ada PP Nomor 75 Tahun 2021 dan sudah diundangkan,” ujarnya, Selasa, 20 Juli 2021.
Salah satu perubahan yang disoroti adalah yang terkait dengan poin larangan rangkap jabatan bagi rektor maupun wakil rektor.
Sebagaima tertulis pada Pasal 35 PP 68/2013, antara lain:
Baca Juga: Geger! Sebut Ada Muadzin Saat Shalat Idul Adha, Akun Twitter Jokowi Dicecar Habis-habisan
1. Pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat
2. Pejabat pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah
3. Pejabat pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah maupun swasta
4. Anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik; dan/atau
Baca Juga: Sebagian Warga Cimahi Patuhi Imbauan Pemerintah, Pilih Salat Iduladha di Rumah
5. Pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI.
Setelah diubah menjadi PP No.75/2021, maka rektor dan wakil rektor hanya dilarang rangkap jabatan jika menjadi direksi BUMN maupun BUMD.
