Network
GALAJABAR – Dalam pertemuan dengan petinggi partai politik (parpol) koalisi non parlemen pada Rabu, 1 September 2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak wacana tiga periode atau perpanjangan masa jabatan.
Sekretaris Jenderal PBB, Affriansyah Ferry Noor mengatakan, Jokowi dengan tegas menolak untuk melakukan amandemen UUD 1945, baik secara terbuka maupun terbatas.
“Soal amandemen ini beliau menjawab, saya atau pemerintah tidak akan melakukan amandemen, baik terbuka maupun terbatas,” ujarnya dalam wawancara dilansir galajabar Jumat, 3 September 2021.
Baca Juga: Pengamat: Indonesia Negeri Kaya Namun Dijajah dan Dimiskinkan Sistem Ekonomi Neoliberalisme
Menurut keterangan Ferry, Jokowi tidak mau disalahkan dalam permasalahan ini.
“Saya tidak mau disalahkan seolah-olah saya mau 3 periode, atau diperpanjang,” tuturnya.
Lebih jauh, Ferry menjelaskan bahwa Jokowi mempersilahkan apabila pihak MPR ingin mengajukan amandemen UUD 1945.
“Beliau mengatakan 'kalau saya yang mengajukan, ya repot. Kalau pihak MPR atau senayan sana mau mengajukan ya silahkan saja. Saya tidak terlibat hal ini’,” sambung Ferry.
Baca Juga: Pengakuan Mengejutkan: Taufik Hidayat Pernah Hampir Jadi Warga Negara Singapura karena Hal ini
Menanggapi hal ini, Direktur Eksektutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Mifhatul mengatakan bahwa isu tersebut merupkan titipan oligarki.
