Network
GALAJABAR – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) untuk tidak membeda-bedakan rakyat dengan pejabat.
Menurutnya, Kominfo tidak hanya melindungi data sertifikat vaksinasi Covid-19 milik pejabat, melainkan seluruh rakyat Indonesia.
Ia meyakini ketimpangan tersebut dapat diatasi dengan Undang-undang yang mengatur soal data pribadi.
Baca Juga: Rizal Ramli Puji Anies Baswedan hingga Luhut Soal Covid-19, Namun Tak Sebut Nama Jokowi
Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, undang-undang tersebut kini sedang dalam proses diskusi antara DPR dan pemerintah.
“Nanti kami sampaikan ke Keminfo dalam rapat Komisi I terkait solusi dan tindak lanjutnya,” ucap Sufmi Dasco Ahmad, Senin, 6 September 2021.
Maka dari itu, ia berharap diskusi antara pemerintah dan DPR dapat segera menemukan titik temu demi terselenggaranya keadilan di tengah masyarakat.
Baca Juga: Ngabalin Sebut Yahya Waloni Comberan, Refly Harun: Ahok Tidak Dilakukan Penahanan, Jangan Lupa!
“Semoga segera ada titik temu, ini semua untuk menghasilkan undang-undang bagi rakyat,” harap Sufmi Dasco Ahmad.
Di sisi lain, Sufmi Dasco Ahmad juga meminta Kominfo dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk tidak saling melempar tuduhan terkait kebocoran data sertifikat vaksinasi Covid-19 Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sontak, pernyataan tersebut membuat kaget politisi Partai Demokrat (PD), Soetoyo.
Baca Juga: Pengamat: Presiden 3 Periode Merupakan Titipan Oligarki yang Tidak Simpati pada Rakyat
Melalui akun Twitternya, ia bertanya kepada netizen terkait niatnya untuk meredam perseteruan yang terjadi di kabinet Presiden Jokowi.
“Waduh, dipisah enggak nih?,” tanya dia kepada netizen, seperti dikutip Galamedia, Selasa, 7 September 2021. ***
