Network
GALAJABAR- Sampai saat ini undang-undang yang mengesahkan Ibu Kota Negara (IKN) baru belum ada.
Namun, meski begitu, sayangnya berhembus kabar bahwa pemerintah telah memperhitungkan penjualan aset di Ibu Kota saat ini senilai Rp1.000 triliun.
Mengetahui kabar tersebut membuat Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid geram.
Melalui akun Twitter pribaidnya @hnurwahid, Ketua MPR RI tersebut nampak mempertanyakan sikap pemerintah.
Baca Juga: Kabar Baik, Pemerintah Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah untuk Indonesia
Oleh karena itu, Hidayat Nur Wahid lantas mendesak pemerintah fokus pada sejumlah hal, seperti penanganan pandemi covid-19 hingga RUU Ciptakerja.
"Padahal UU yang mengesahkan pemindahan Ibukota belum ada, kok sudah bicarakan penggunaan aset2 di DKI?!" tanya Hidayat Nur Wahid dilansir galajabar dari akun Twitter @hnurwahid pada Selasa 30 November 2021.
Dalam unggahan yang sama, Hidayat Nur Wahid juga turut mengunggah sebuah kabar terkait rencana pemerintah menggunakan aset di DKI Jakarta yang nilainya mencapai Rp1.000 triliun untuk mendanai proyek IKN.
Baca Juga: GAWAT! 34,5 Persen Anak Laki-laki Pernah Mempraktikkan Langsung Kegiatan Seksual
"Mestinya Pemerintah focus laksanakan Keputusan MK, koreksi RUU Ciptakerja," tegasnya.
"Juga Pemerintah focus atasi covid 19, dan agar varian terbarunya;Omicron, tidak masuk ke Indonesia," tambahnya.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, total aset di DKI Jakarta mencapai Rp1.000 triliun pada 2020.
Baca Juga: Blokir Akun Instagram Bobotoh, Robert Alberts Anti Kritik? Tak Pernah Minta Maaf kepada Bobotoh
Direktur Barang Milik Negara (BMN) DJKN Kemenkeu Encep Sudarwan dalam media briefing, Jumat 26 November 2021 mengungkapkan, aset-aset itu akan dijual atau disewakan untuk mendanai proyek ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur.
"Aset di Jakarta mau kami tinggalkan, jadi aset di Jakarta kami optimalkan supaya dapat (pendanaan) untuk pembangunan di ibu kota baru," ujarnya.***
