Network
GALAJABAR - Wacana pemilu tahun 2024 ditunda masih menjadi perdebatan banyak pihak. Pihak yang mewacanakan hal ini adalah partai-partai koalisi pemerintah. Sementara sejumlah pakar dan tokoh tanah air lebih banyak yang kontra.
Seperti yang diungkapkan Muhammad Said Didu. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini membuat pernyatan menohok.
"Di Negara Demokrasi, jika ada pemimpin yg membuat bangsa makin berat bebannya maka pemilu dipercepat - bukan diundur. Yang membuat beban bangsa makin berat sjk 2014 sampai spt saat ini siapa ? Mari berpikir secara sehat," ungkap Muhammad Said Didu dalam cuitannya di akun @msaid_didu, Senin, 28 Februari 2022.
Senada dengan Muhammad Said Didu, Hidayat Nur Wahid mengatakan sebenarnya wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden sudah ditolak oleh Presiden Jokowi, namun masih saja ada yang masih keukeuh wacara ini digulirkan.
"Ditolak Tegas Olh @jokowi, Mengapa Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Terus Digulirkan, Mengkudeta Keputusan KPU? Tapi Mayoritas Partai di DPR ; PDIP, PKS, Nasdem, PD, PPP, dan Gerindra Menolak Penundaan Pemilu/Perpanjangan Masa Jabatan Presiden," kata .
Hidayat Nur Wahid calam cuitannya di akun @hnurwahid.
Sementara itu, Anggota DPR RI, Mardani Ali Sera mengatakan wacara perpanjangan masa jabatan presiden ini akan sangat berbagaya bagi kelangsungan demokrasi yang sehat.
Baca Juga: Taklukan Chelsea Liverpool Juarai Carabao Cup, dari Gantian Dominasi Permainan Hingga Anulir 4 Gol
"Kian byk yg membahas periode ketiga,yg scr konstitusi tdk mungkin(maksimal 2 periode). Ide berbahaya bagi kelangsungan demokrasi yg sehat. Krn berpotensi mengulang rezim2 yg krn kelamaan belakangan jd otoriter. Hati2 dgn isu ini yg bs jd keinginan oligarki," jelas Mardani Ali Sera dalam cuitannya @MardaniAliSera.
Dikatakan, pemimpin yang baik mestinya taat asas dan membangun sistem yang baik. Jika sistem terbangun baik, maka mudah saja regenerasi dan takkan ada figuritas hingga memanjangkan kekuasaan seperti ini.
