Network
GALAJABAR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan sebanyak 80 persen dari total biaya pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp466 triliun, akan berasal dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Oleh sebab itu, Jokowi meminta Otorita IKN dapat bekerja lincah dan fleksibel untuk memperoleh sumber-sumber pendanaan pembangunan ibu kota baru tersebut.
Presiden Jokowi dalam keterangannya mengenai Ibu Kota Nusantara di Youtube Sekretariat Presiden, yang dipantau di Jakarta, Selasa, mengatakan
“Semua bisa dilakukan. Saya kira otorita ini fleksibel dan lincah, dan bisa mendapatkan pendanaan dari skema-skema yang ada,” ujar Jokowi Selasa, 15 Maret 2022.
Beberapa sumber pendanaan non-APBN yang dapat dipertimbangkan, antara lain, kata Presiden, seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public-Private Partnership, investasi swasta, investasi BUMN, atau penerbitan obligasi.
Adapun sebesar 19-20 persen dari total biaya pembangunan IKN sebesar Rp466 triliun akan berasal dari APBN.
Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa membangun IKN Nusantara bukanlah pekerjaan yang mudah. Pembangunan IKN Nusantara diperkirakan baru akan rampung dalam 15 sampai 20 tahun mendatang.
"Ini kan sebuah pekerjaan yang raksasa besarnya ini pekerjaan besar sekali dan juga bukan pekerjaan yang mudah ini pekerjaan rumit. Oleh sebab itu memang butuh waktu yang panjang perkiraan kita antara 15 sampai 20 tahun baru bisa diselesaikan," jelas Jokowi.
