Network
GALAJABAR - Pemerintah dinilai gagal mengatasi persoalan harga dan ketersediaan minyak goreng di pasaran.
Kondisi yang terjadi saat ini sangat menyulitkan masyarakat, di tengah perekenomian yang belum membaik pasca hantaman pandemi Covid-19.
Kenaikan harga dan ketersediaan minyak goreng terjadi pasca Pemerintah mencabut Harga Eceran Tertinggi (HET). Kondisi saat ini, harga minyak goreng kemasan menembus Rp 37 ribu perliter.
Tak cuma itu, di tengah masyarakat juga terjadi kelangkaan minyak curah meski ditarif murah.
Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan angkat bicara terkait kondisi tersebut.
Ia menganggap kondisi itu merusak ekuilibrium (kesetimbangan) pasar.
Farhan menyatakan, minyak goreng yang menembus kenaikan di luar kewajaran, semakin memperkuat Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) tak mampu mengatasi kerumitan harga minyak goreng.
"Itulah bentuk kontraksi pasar dalam menemukan ekuilibrium harga supply dan demand yang baru. Upaya pemerintah menetapkan HET, yang tujuannya baik, malah berbalik dan merusak ekuilibrium pasar," kata Farhan dalam keterangannya, Selasa, 22 Maret 2022.
Pria berkaca mata itu meminta Kemendag untuk ekstra menjamin harga minyak goreng menjelang Ramadan harus turun.
Apalagi di tengah kondisi perekonomian masyarakat dampak pandemi Covid-19 belum pulih total.
Baca Juga: Jangan Anggap Sepele, Ternyata Berbuka Puasa dengan Air Hangat Miliki Sejuta Khasiat, Apa Saja?
"Jadi sekarang tugas pemerintah memastikan pasokan ke pasar, agar harga perlahan turun. Walaupun sebenarnya saya tidak yakin harga akan kembali turun ke tingkat sebelum HET," tuturnya.
Mantan presenter ini memastikan, apapun narasi yang disampaikan Kemendag saat ini tetap saja merugikan masyarakat.
"Tentu saja merugikan, sehingga perlu saya apresiasi kesigapan Polri menegakkan restoratif justice, sehingga banyak terduga penimbunan akhirnya melepaskan barangnya ke pasar," ujarnya.
"Pemerintah bukan gagap, tapi justru gagal memaksakan HET kepada para penjual. Akibatnya mereka tidak mau menjual dengan risiko kerugian akibat pemakaian HET tersebut," kata Farhan menegaskan.
Baca Juga: Meski Berat, Persib Masih Bisa Juara Liga 1 Jika Hal ini Terjadi pada Bali United
Farhan juga meminta kepada pemerintah agar bisa mengakhiri kerumitan harga kebutuhan pokok saat Ramadan.
"Pemerintah harus mengubah strategi pengendalian inflasi jelang Ramadan, dengan memastikan pasokan kebutuhan pokok masyarakat, bukan memaksakan pengendalian harga," kata dia.
Selain itu, Farhan juga meminta Kapolri dan Kemendag segera mengungkap praktik mafia minyak goreng yang merugikan banyak pihak.
"Jika pemerintah menyebutkan ada mafia migor, maka sebaiknya mereka diumumkan dan ditangkap," tandas Farhan.***
