Network
GALAJABAR - RUU KIA (Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak) yang sudah dirancang pemerintah telah disepakati. Cuti melahirkan 6 bulan RUU KIA telah disepakati oleh DPR untuk dibahas lebih lanjut menjadi undang-undang. Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Badan Legislasi DPR pada Kamis, 9 Juni 2022 lalu.
Dan ternyata RUU KIA tidak hanya mengusulkan cuti 6 bulan bagi ibu yang melahirkan. Tapi, di RUU ini juga mengusulkan cuti 40 hari bagi sang ayah .
Hal itu tertuang di Pasal 6 ayat 2 huruf a draf RUU KIA berbunyi 'Suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan hak cuti pendampingan: a. melahirkan paling lama 40 hari'.
Inisiator RUU KIA dari Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah menjelaskan, dalam mengharmonisasi RUU ini, pihaknya hanya melihat referensi atau rujukan.
Baca Juga: Kongres Sunda 2022, Bahas Sepak Terjang Orang Sunda di Ranah Politik Nasional
Selain hak konstitusional ibu dan anak dalam Pasal 28A, 28 B, 20 dan 21 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45), ada juga UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang sudah sangat tua usianya.
Lalu, UU No. 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Children (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Perempuan dan Anak). Juga UU tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), UU tentang Kesejahteraan Sosial UU tentang Kesehatan, juga UU tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), juga UU Ketenagakerjaan.
"Dan pasti kita memang sedikit banyak akan banyak melakukan pendalaman dan diskusi yang terkait dengan UU Ketenagakerjaan kaitannya dengan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak," kata Luluk dalam webinar yang digelar Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) RI yang bertajuk "Cuti Melahirkan 6 Bulan", yang dikutip pada, Senin, 20 Juni 2022.
Luluk menguraikan, RUU ini mengatur secara eksplisit dan tegas yang terkait dengan hak cuti bagi ibu melahirkan selama 6 bulan dengan gaji penuh di 3 bulan pertama dan 75% gaji di 3 bulan terakhir.
