Network
GALA JABAR - Pegiat Anti Korupsi dari Manggala Garuda Putih (MGP) mendatangi Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta pada Kamis 16 Maret 2023 untuk melaporkan adanya indikasi pengemplangan hutan milik negara oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) Kamis 16 Maret 2023.
Laporan dugaan pengemplang hutan milik negara itu ke Kejagung tersebut diterima pegawai bagian Penerangan Kejaksaan Agung.
Dalam laporannya yang di sampaikan ke Kajaksaan Agung Ketua Investigasi Manggala Garuda Putih Agus Satria, S.IP menyesebutkan PT SIG seharusnya sudah memenuhi kewajiban lahan kompensasi ke negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) seluas 639 Ha sejak tanggal 9 Mei 2022 lalu.
Baca Juga: 9 Pohon Langka Ditanam di Cibiru Kota Bandung, Ini Manfaatnya
Namun hingga saat ini kewajiban tersebut tidak kunjung dipenuhi, sedangkan PT SIG masih terus-menerus memproses operasionalisasi perusahaan untuk penambangan batu gamping pada kawasan hutan di bawah penguasaan KLHK, tepatnya di Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
Sebelumnya PT SIG sempat mengajukan tiga surat terkait permohonan ulang IPPKH dalam rentang waktu bulan Agustus sampai September 2022 menjadi PPKH seluas 100,6 Ha.
Namun Surat yang ditandatangani oleh Dirut PT SIG kepada Menteri LHK pada tanggal 23 September 2022 tersebut tidak menjelaskann soal pemenuhan kewajiban lahan kompensasi sebagaimana arahan Menteri LHK cq. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) dan
Dirjen PKTL dengan tegas menolak permohonan ulang IPPKH menjadi PPKH.
PT SIG sebagaimana dituangkan dalam surat bernomor S.171/PKTL-REN/PPKH/PLA.0/3/2022 tertanggal 16 Maret 2022, yang isinya sebagai berikut:
