Network
GALAJABAR - Perseteruan Mahfud MD dan Anggota DPR pada rapat dengan pendapat umum (RDPU) Komisi 3 DPR RI masih menjadi perbincangan publik. Warganet berpendapat bahwa DPR sebaiknya dibubarkan saja, namun Mahfud MD berpendapat lain.
Komisi 3 DPR RI menggelar RDPU bersama dengan komite tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diketuai oleh Mahfud MD yang juga merupakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM pada 29 Maret 2023.
Baca Juga: LINK DOWNLOAD LAGU MP3, Unduh Gratis Jutaan Lagu Bukan di Planetlagu, Oktagon atau Downloadlagu321
Sikap Mahfud saat rapat bersama DPR mengundang simpati warganet atas keberaniannya mengungkapkan kejanggalan transaksi yang ada di Kemenkeu. Namun sebaliknya, DPR mendapatkan respons negatif dari warganet, hingga meminta DPR dan partai politik untuk dibubarkan.
Menyikapi hal tersebut, Mahfud MD berpandangan lain soal pembubaran DPR dan partai politik. Menurutnya pembubaran DPR dan partai politik merupakan pilihan yang jelek.
"Lebih baik punya parpol yang jelek daripada tidak punya Parpol dan DPR. Kenapa? Karena kalau tidak ada Parpol dan tidak ada DPR, berarti negara ini adalah negara otoriter, negara monarki. Di dalam negara monarki itu, potensi kesewenang-wenangan lebih mungkin terjadi. Ini yg harus dihindari," tulia Mahfud MD pada unggah Instagram pribadinya.
Baca Juga: Hukum Tukar Menukar Uang Baru Saat Lebaran, Begini Penjelasanya
Ia juga menjelaskan bahwa negara yang menerapkan sistem monarki justru memiliki potensi kesewenang-wenangan yang lebih besar dan tidak terkontrol.
Ia memberikan contoh pada masa Khilafah Islamiah yang bersistem monarki memiliki sejumlah pelanggaran, bahkan terjadi pembunuhan terhadap ulama serta perdebatan pandangan politik yang tidak terelakan dengan khalifah.
