Network
Indikator suplai yang terganggu dapat dilihat dari hasil tangkapan nelayan dan kondisi ikan di pasar ikan. Terdapat diversifikasi jenis komoditi perikanan dari jenis unggulan bergeser ke jenis non unggulan, jumlah tangkapan tidak sebanyak masa lampau, ukuran ikan makin mengecil, serta kualitas daging menurun (diantaranya faktor pencemaran lingkungan).
Penurunan kemampuan alam sebagai suplai komoditi perikanan dipengaruhi oleh faktor pelaku dan faktor kebijakan.
Baca Juga: Menaker Kirim Surat Edaran, Upah Mimimum Provinsi Tahun 2021 Sama Dengan Tahun 2020
Kebijakan pemerintah
Faktor kebijakan pemerintah menjadi alasan yang ketiga. Kebijakan sektor perikanan cenderung berorientasi ekonomi yang menguntungkan komoditi perikanan komersial dan bernilai ekonomi tinggi. Kebijakan ini sering mengabaikan keseimbangan tatanan sistem ekologi yang dapat merugikan komoditi perikanan lainnya.
Ketidakseimbangan ekologi terdiri dari gangguan rantai atau jaring makan, tingkat tropik, relung habitat, fungsi daerah pemijahan (spawning ground), fungsi daerah asuh (nursery ground), jalur migrasi, perlindungan pantai, jalur hijau (green belt) dan fungsi ekologi lainnya.
“Hal ini semuanya bermuara kepada gangguan ketersediaan stok sumber daya perikanan Indonesia," katanya.
Baca Juga: Antisipasi Kemacetan Libur Panjang, Jasa Marga Tutup Dua Rest Area
Ia menilai kebijakan multisektor sering menimbulkan benturan dan konflik terhadap sektor perikanan yang memerlukan kawasan yang tidak tercemar, tidak terganggu, dan luas yang ideal yang dibutuhkan untuk keseimbangan sistem ekologi.
Pemanfaatan ruang yang sama pada kawasan perairan tawar (daerah aliran sungai), pesisir dan laut untuk kepentingan berbeda seringkali tidak memperhatikan keseimbangan sistem ekologi.
