Faisal Basri Tolak Tegas Rencana Pemerintah Impor Beras: Tak Ada Ancaman Soal Pasokan

GALAJABAR - Ekonom senior Faisal Basri menyatakan hingga saat ini tidak ada peringatan yang menunjukkan pemerintah harus mengimpor beras.

Menurutnya, saat ini tidak ada ancaman soal pasokan beras.

Kini pasokan yang terpenuhi dari musim panen raya dan konsumsi beras saat bulan puasa cenderung menurun, sehingga tidak diperlukan impor.

"Saya punya keyakinan selama puasa dan lebaran logikanya harga stabil karena orang puasa konsumsi beras ya turun, jangan mengada-ada untuk menjustifikasi impor beras ini," ujarnya pada sebuah acara Webinar, Senin, 22 Maret 2021.

Baca Juga: Tanggapi Rencana Impor Beras, Ketua MPM PP Muhammadiyah: Pertanyakan Keberpihakan Pemerintah kepada Petani

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selama empat tahun berturut-turut, konsumsi beras dari 2016-2019 menurun.

Rata-rata konsumsi beras/ketan per kapita pada 2016 tercatat sebesar 1,66 kilogram (Kg) selama sepekan turun menjadi 1,56 Kg pada 2017.

Kemudian, konsumsi kembali turun menjadi 1,55 Kg pada 2018 dan pada 2019 konsumsi melandai tipis ke 1,5 Kg.

Melihat data itu, Faisal mengaku terkejut pemerintah malah berencana melakukan impor beras.

Baca Juga: Elektabilitas AHY Kian Meroket Terdorong Isu KLB Deli Serdang, Prabowo Subianto Mencapai di Atas 20 Persen

"Konsumsi juga turun disebabkan berkembangnya middle class (kelas menengah) sehingga diversifikasi, tidak banyak lagi mengkonsumsi pangan (beras) atau pengeluaran beras relatif kecil," jelasnya.

Sedangkan, dari sisi harga, ia menilai tidak terjadi fluktuasi berarti baik harga eceran, penggilingan, atau pun di level petani yang mengharuskan pemerintah melakukan intervensi lewat importasi.

Untuk level eceran sejak Januari 2018 hingga Januari 2021 terjadi penurunan harga sebesar Rp585, yaitu dari Rp14.697 per Kg menjadi Rp14.112 per Kg.

Baca Juga: Kalah Telak dari Irene Sukandar, Dewa Kipas: Saya Tak Terbiasa Bermain 10 Menit

Sejak 2019, perubahan harga yang terjadi juga tidak berarti atau cenderung datar, sehingga ia menyebut alasan pemerintah mengimpor beras sebagai mekanisme pengaturan harga bukan alasan yang tepat.

Sedangkan, untuk beras medium penggilingan, juga terjadi penurunan harga dari Rp10.215 menjadi Rp9.405 untuk periode sama.

Sementara, gabah kering panen (GKP) petani tercatat turun sebesar Rp494 atau dari Rp5.415 menjadi Rp4.921 per Kg.

Karena itu, ia berharap pemerintah tidak mengulangi kesalahan di masa lalu dengan mengimpor beras seperti yang terjadi pada 2011 dan 2018.

Baca Juga: Ada Bukti, Tiga Personel Polda Metro Jaya Segera Jadi Tersangka Unlawful Killing, Kabareskrim: Sabar Ya

Kala itu, pada 2011 nilai importasi tercatat sebesar US$1,51 miliar dan pada 2018 sebesar US$1,03 miliar.

"Jangan diulangi karena sebetulnya kita bisa hemat US$1 miliar, ini bisa digunakan untuk modernisasi sektor pertanian supaya produktivitas kita naik," bebernya.

pada acara tersebut, Faisal Basri mengatakan, sebetulnya pemerintah sudah berada di jalur yang tepat dalam memperkuat stabilitas pangan dalam negeri.

Bahkan, ia menyambut baik rencana pemerintah membentuk Badan Pangan, namun sebelum itu terjadi ia mengingatkan untuk lebih dulu menertibkan pemburu rente di sektor pangan yang dinilai telah mempermainkan harga pangan.

"Kita tahu pelaku-pelakunya siapa, kalau kita tidak memasukkan dimensi politik rencana kita yang bagus dirusak semua."

"Mau tidak mau kita harus memasukkan variabel itu dalam analisis kita, manipulasi informasi di pemerintahan kan berulang terus," tandasnya.***