GALAJABAR - Eks Juru Bicara Presiden K.H. Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi menilai kebijakan pemerintah dalam sektor keuangan hanya tajam ke bawah dan pro ke kelompok investor.
Bahkan, NKRI mendapat penafsiran kepanjangan lain dari dia, yakni Negara Kesatuan Republik Investor.
“NKRI, Negara Kesatuan Republik Investor. Investasi untuk keruk sumber daya alam dan mineral,” ujarnya kepada wartawan, Selasa, 14 September 2021 malam.
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini mengurai tiga kebijakan pemerintah yang pro dengan investor.
Pertama, bebas royalti batu bara, bebas pajak barang mewah, dan bebas pajak kapal mewah.
Sementara rakyat terus dikejar dengan pajak oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.
“Sementara rakyat diuber pajak. Kebijakan Sri Mulyani tajam ke bawah,” tuturnya.