Network
GALAJABAR - Belum lama wacana mengenai penunjukan TNI atau Polri selaku pj. gubenur mengemuka.
Wacana tersebut bergema bersamaan dengan adanya pergeseran pilkada serempak yang akan dilangsungkan pada 2024.
Untuk diketahu pada 2022 nanti ada 271 daerah yang akan mengalami kekosongan kepemimpinan sedangkan pilkada baru akan digelar serentak pada 2024.
Baca Juga: Novel Baswedan Bebeberkan Data Mengejutkan, 19 Pegawai Non-aktif KPK Dapat Serangan Digital Saat BEM SI Demo
Hal itu yang kemudian menjadi dasar atas wacana penunjukan TNI atau Polri selaku Pj Gubernur.
Namun, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benny Irwan mengatakan bahwa pihaknya belum membahas lebih lanjut soal itu.
"Hingga saat ini Kemendagri belum membahasnya. Masih fokus untuk persiapkan Pemilu dan Pilkada 2024," ujarnya.
Baca Juga: 7 Partai Ini Dicap Berwatak Korup Oleh Ferdinand Hutahaean Imbas Tolak Hadiri Rapat Paripurna
Menanggapi hal itu, politisi PKS Mardani Ali Sera ikut berkomentar. Menurutnya hal tersebut harus dipikirkan matang-matang.
Hal itu disampaikan Mardani melalui cuitan di akun Twitternya @MardaniAliSera, Selasa, 28 September 2021.
"Usulan ini perlu dipikir matang2. Pengalaman dwifungsi masa lalu perlu jadi pelajaran," ujarnya dikutip Galajabar, Selasa 28 September 2021.
Baca Juga: Giring Ganesha Mendadak Nongol di Podcast Deddy Corbuzier: Anies Berpura-pura untuk Pilpres 2024!
Lebih lanjut, Mardani mengatakan bahwa adanya perbedaan antara sipil dan TNI maupun Polri sehingga harus menjadi bahan perhatian khusus.
"Ada perbedaan DNA pengabdian antara sipil dengan rekan2 TNI-Polri," kata Mardani.
Selain itu, Mardani juga mengatakan Plt dengan waktu yang lama bisa sangat berbahaya bagi kualitas pelayanan publik.
Baca Juga: Soal Pungutan Iuran, Sugianto Minta Pemdes Ciwidey Akomodir Keluhan Pengemudi Ojek
"Plt untuk waktu yang lama amat berbahaya bagi stabilitas & kualitas pelayanan publik," sambungnya.***
