Network
GALAJABAR – Pemerintah masih terus merealokasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.
Salah satunya untuk tambahan modal terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga atau badan negara lainnya, termasuk juga Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati membeberkan akan menarik total Rp 33 triliun dana cadangan PEN untuk tambahan modal kepada BUMN serta lembaga atau badan negara lainnya.
Baca Juga: Sekda Cakra Amiyana Buka Kejuaraan Futsal Bupati Cup 2021, Berlangsung 5 Hari Diikuti 35 Klub
Menanggapi hal tersebut, politikus muda Partai Amanat Nasional (PAN), Dimas Prakoso Akbar menegaskan bahwa dana PEN harusnya difokuskan untuk sektor kesehatan, pendidikan, pariwisata, UMKM hingga perpajakan.
Melalui cuitannya, Dimas menyoroti kucuran dana PEN untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Menurutnya, proyek tersebut bagaikan ‘drakula pengisap darah’ bagi APBN.
“Proyek kereta cepat semakin menegaskan keberadaannya bagaikan "drakula pengisap darah" bagi APBN,” ujarnya melalui Twitter pribadi @dimasakbarz Selasa, 9 November 2021.
“Selain pendanaan yg membengkak kini mulai menyedot dana PEN yang seharusnya digunakan utk fokus pemulihan ekonomi ditengah pandemi,” imbuhnya.
Baginya, dana PEN tidak ada hubungannya dengan proyek tersebut.
Baca Juga: PA 212 Pastikan Akan Gelar Reuni Akbar pada Awal Desember 2021: Dihadiri 7 Juta Orang
“Secara bahasa saja PEN itu singkatan dari Pemulihan Ekonomi Nasional. Apa hubungannya kereta cepat dengan Pemulihan Ekonomi Nasional ?” tuturnya.
“Menggunakan dana PEN utk menyuntik permodalan kereta cepat mencederai prinsip keadilan dalam upaya memulihkan perekonomian ditengah pandemi,” sambungnya.
Selain itu, kata dia, kereta cepat adalah proyek yang tidak memiliki urgensi dan dana PEN harusnya digunakan untuk hal lain.
“Seharusnya dana PEN difokuskan utk sektor kesehatan, pendidikan, pariwisata, UMKM, perpajakan. Bukan utk proyek kereta cepat ! Kereta cepat adalah proyek yg tidak memiliki urgensi namun memaksakan sumberdaya negara dikerahkan utk eksistensinya,” jelasnya.
Baca Juga: Densus 88 Sibuk Urus Kotak Amal dan Kurma, Fadli Zon: Uruslah KKB di Papua!
Dimas mengatakan bahwa dengan memaksakan mobilisasi sumber daya negara demi proyek itu, publik akan bertanya-tanya untuk siapa proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung dibuat.
“Dengan memaksakan mobilisasi sumberdaya2 negara demi eksistensi kereta cepat, publik semakin bertanya2 proyek kereta cepat ini UNTUK SIAPA ? Kenapa sangat2 dipaksakan padahal ngga ada urgensi dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. ***
