Network
GALAJABAR - Baru-baru ini publik kembali dihebohkan dengan kabar adanya penundaan Pemilu 2024.
Kabar tersebut sontak menuai sorotan dari berbagai kalangan yang turut menolak adanya wacana tersebut.
Padahal sebelumnya, PDIP yang notabene merupakan partai pengusung utama pemerintah, turut menolak penundaan Pemilu 2024.
Kabar tersebut sontak menuai sorotan dari berbagai kalangan yang turut menolak adanya wacana tersebut.
Padahal sebelumnya, PDIP yang notabene merupakan partai pengusung utama pemerintah, turut menolak penundaan Pemilu 2024.
Baca Juga: Tolak Pegang Spanduk 'Stop War' untuk Rusia-Ukraina, Mohammed Rashid Bicara Keadilan Bagi Palestina
Pasalnya, Megawati Soekarnoputi menyebut menolak penundaan Pemilu 2024 dengan alasan inkonstitusional.
Bahkan ekonom Anthony Budiawan menilai bahwa jika Pemilu 2024 benar-benar ditunda maka hal tersebut sama dengan melakukan kudeta konstitusi.
Seperti diketahui, wacana penundaan Pemilu 2024 ini didukung oleh tiga partai, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya hingga Partai Amanat Nasional (PAN).
Pasalnya, Megawati Soekarnoputi menyebut menolak penundaan Pemilu 2024 dengan alasan inkonstitusional.
Bahkan ekonom Anthony Budiawan menilai bahwa jika Pemilu 2024 benar-benar ditunda maka hal tersebut sama dengan melakukan kudeta konstitusi.
Seperti diketahui, wacana penundaan Pemilu 2024 ini didukung oleh tiga partai, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya hingga Partai Amanat Nasional (PAN).
Baca Juga: Dengan Menjual Bulu Ketek dan Kaki, Camille Alexander Bisa Raup Puluhan Juta Rupiah Perbulan!
Pernyataan Anthony Budiawan tersbut lantas dtanggapi oleh Akademisi Cross Culture, Ali Syarief.
Melalui akun Twitter pribadinya @alisyarief, dirinya kemudian menyoroti perihal survei mengenai tingkat kepuasan rakyat atas kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Popularitas Joko Widodo (Jokowi) mencapai 73,9 persen, dijadikan alasan utama beberapa parpol untuk mendukung usulan yang bisa mengarah kepada ‘kudeta konstitusi’,” ujarnya dilansir Galamedia dari akun Twitter @alisyarief pada Jumat 4 Maret 2022.
Pernyataan Anthony Budiawan tersbut lantas dtanggapi oleh Akademisi Cross Culture, Ali Syarief.
Melalui akun Twitter pribadinya @alisyarief, dirinya kemudian menyoroti perihal survei mengenai tingkat kepuasan rakyat atas kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Popularitas Joko Widodo (Jokowi) mencapai 73,9 persen, dijadikan alasan utama beberapa parpol untuk mendukung usulan yang bisa mengarah kepada ‘kudeta konstitusi’,” ujarnya dilansir Galamedia dari akun Twitter @alisyarief pada Jumat 4 Maret 2022.
Baca Juga: Ukraina Berhasil Lumpuhkan Rusia, Jenderal Senior Rusia Tewas Dibunuh Penembak Jitu Ukraina
Dalam unggahan lainnya, Ali Syarief tampak membandingkan era Jokowi dengan era Presiden Soeharto.
Menurutnya, di zaman Orde Baru (Orba), kata Ali Syarief, rakyat sendiri yang secara terbuka meminta agar Presiden ke-2 RI, Soeharto untuk kembali dipilih.
"Jaman ORBA terang-terangan, Rakyat yg teriak melalui kebulatan tekad," jelasnya.
"Spy Pak Harto bisa dipilih lagi,dan brp kalipun tdk melanggar UUD. Begitu aturannya." sambungnya.
Dalam unggahan lainnya, Ali Syarief tampak membandingkan era Jokowi dengan era Presiden Soeharto.
Menurutnya, di zaman Orde Baru (Orba), kata Ali Syarief, rakyat sendiri yang secara terbuka meminta agar Presiden ke-2 RI, Soeharto untuk kembali dipilih.
"Jaman ORBA terang-terangan, Rakyat yg teriak melalui kebulatan tekad," jelasnya.
"Spy Pak Harto bisa dipilih lagi,dan brp kalipun tdk melanggar UUD. Begitu aturannya." sambungnya.
Baca Juga: Fantastis! 7 Artis hollywood Ini Punya Tarif Endorse yang Bisa Bikin Melongo
Melihat hal itu, kini yang menjadi penilaian ialah lembaga survei menjadi pion dalam 'meneriakkan' usulan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Sekarang yang dipakai teriak adalah Lembaga Survey, supaya memperpanjang Jabatan Presiden, walau melanggar konstitusi," tegasnya.
"Mikir!!," tambahnya.
Sebelumnya, seiring ramainya pembahasan kontestasi Pilpres, muncul usulan baru dari Cak Imin untuk menunda Pemilu 2024 hingga dua tahun.
Melihat hal itu, kini yang menjadi penilaian ialah lembaga survei menjadi pion dalam 'meneriakkan' usulan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Sekarang yang dipakai teriak adalah Lembaga Survey, supaya memperpanjang Jabatan Presiden, walau melanggar konstitusi," tegasnya.
"Mikir!!," tambahnya.
Sebelumnya, seiring ramainya pembahasan kontestasi Pilpres, muncul usulan baru dari Cak Imin untuk menunda Pemilu 2024 hingga dua tahun.
Baca Juga: Dukung di Pemilu 2014-2019, Ernest Prakasa Tegas Enggan Dukung Jokowi di Periode ke-3: Maaf Gak!
Usulan tersebut disampaikan lantaran Cak Imin mempertimbangkan kondisi ekonomi negara pascapandemi yang mulai membaik.
Selain itu ia berpendapat bahwa transisi pergantian pemerintahan atau kepemimpinan bisa mengakibatkan ketidakpastian kondisi ekonomi.
"Saya menerima para pelaku UMKM, pebisnis, dan analis ekonomi dari berbagai perbankan. Banyak masukan penting, intinya prospek ekonomi kita pascapandemi," ujar Muhaimin Iskandar.
Usulan tersebut disampaikan lantaran Cak Imin mempertimbangkan kondisi ekonomi negara pascapandemi yang mulai membaik.
Selain itu ia berpendapat bahwa transisi pergantian pemerintahan atau kepemimpinan bisa mengakibatkan ketidakpastian kondisi ekonomi.
"Saya menerima para pelaku UMKM, pebisnis, dan analis ekonomi dari berbagai perbankan. Banyak masukan penting, intinya prospek ekonomi kita pascapandemi," ujar Muhaimin Iskandar.
Baca Juga: Pemain Persib Mohammed Rashid Beri Jawaban Menohok Usai Dituding Dukung Perang Rusia-Ukraina karena Hal ini
"Dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan Pemilu 2024 itu ditunda 1 atau 2 tahun," tambahnya.
Tak lama berselang, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan pun ikut menyuarakan usulan serupa dengan menyarankan agar Pemilu 2024 ditunda.***
"Dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan Pemilu 2024 itu ditunda 1 atau 2 tahun," tambahnya.
Tak lama berselang, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan pun ikut menyuarakan usulan serupa dengan menyarankan agar Pemilu 2024 ditunda.***
