Kemenag Harus Memperjuangkan Masyarakat agar   Bisa Beribadah  Haji dan Umrah

Ia berharap pemerintah Indonesia segera mendapat solusi terkait penyelenggaraan haji dan umrah yang ditangguhkan oleh pemerintah Arab Saudi selama pandemi Covid-19.

"Kami di Komisi VIII DPR juga berulangkali menyampaikan ke Menteri Agama agar setiap peluang yang dibuka oleh Kerajaan Saudi Arabia, Kemenag memaksimalkan lobi dan mengkomunikasikan secara efektif dengan pihak Arab Saudi," ujarnya.

Apalagi, menurut dia, ia mendengar rencana ibadah umrah dibuka kembali oleh Arab Saudi pada November 2020 dan itu merupakan peluang yang harus dimanfaatkan.

Baca Juga: Liga 1 Akan Kembali Bergulir 1 November
Karena itu dia mendukung Kementerian Agama dapat menjalankan perannya secara maksimal agar jamaah umrah dan haji bisa beribadah secepatnya dan masalah daftar tunggu akibat penundaan bisa segera diatasi.

Ia  berharap pelaksanaan haji dan umrah dapat segera diteruskan untuk jamaah asal Indonesia, karena selama ini para jamaah asal Indonesia dikenal memiliki citra yang positif, terutama pada saat pelaksanaan haji.

"Jamaah kita dilihat oleh jamaah negara lain sebagai jamaah yang tertib, teratur dan taat kepada peraturan. Ini yang perlu dijaga dan menjadi poin lebih yang harus dikomunikasikan dengan pemerintah Arab Saudi," katanya.

Baca Juga: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dukung Merger Tiga Bank BUMN Syariah untuk Tingkatkan Efisiensi
Dia mengatakan citra positif itu sudah berlangsung sejak zaman dahulu, hal itu dibuktikan dengan beberapa ulama besar asal Nusantara yang menjadi ulama di sana, seperti Syekh Nawawi Al Bantani dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syaikh Junaid AlBetawiy, Syaikh Mahfud Termas, serta Syaikh Yasin Padang yang namanya masih "harum" di Arab Saudi hingga saat ini.

Menjadi terhormat
Hidayat  menambahkan ulama-ulama asal Nusantara itu memiliki wawasan kebangsaan yang sangat baik, sehingga patut diteladani dan dilanjutkan oleh para jamaah haji dan umrah asal Indonesia.

"Mereka adalah contoh bagaimana orang Indonesia bisa menjadi terhormat, menjadi mufti, imam atau ulama, bahkan di Mekah dan di Masjidil Haram, karena keduanya sangat penting dijadikan paradigma haji sebagai diplomasi positifnya Indonesia," ujarnya.