Network
Berikut ini beberapa temuan Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya terkait penanganan pascademo oleh Polda Metro Jaya.
- Dalam menangani para demonstran, Polda memisahkan antara yang "diamankan" untuk kemudian dipulangkan kembali ke orangtuanya, dengan yang prosesnya dilanjutkan ke penyelidikan.
- Ada proses pencegahan penularan Covid-19 terhadap para pengunjuk rasa, baik yang diamankan maupun yang diselidiki dengan melakukan tes cepat.
- Tidak terjadi tindak kekerasan selama proses pengamanan dan penyelidikan di Polda Metro Jaya.
- Pemberian konsumsi bagi para peserta demonstrasi diberikan dalam jangka waktu dan kualitas yang baik.
Baca Juga: Pemerintah Pastikan Cuti Bersama Maulid Nabi Tak Berubah, Catat Tanggalnya
"Namun kami juga menemukan bahwa Polda Metro Jaya tidak memberikan akses bagi para pendamping atau penasihat hukum terhadap 43 orang yang diselidiki, walaupun mendapatkan pendampingan hukum dari penasihat yang disediakan oleh PMJ (Polda Metro Jaya)," ungkap Teguh.
Seharusnya, tambah Teguh, para tersangka memiliki keleluasaan untuk memilih pengacaranya sendiri.
Oleh karena itu, perlu dibuka akses kepada para pengacara atau kelompok masyarakat sipil lain untuk melakukan pendampingan.
Baca Juga: Begini Cara Mengecek Penerima BLT UMKM Rp2,4 Juta, Bisa Lewat HP Gak Pake Ribet!
"Keterbukaan ini menjadi penting karena para tersangka diduga merupakan pihak-pihak yang dianggap merusak fasilitas publik dan ditengarai dibiayai oleh pihak-pihak tertentu," katanya.
Dengan membuka pengawasan proses penyelidikan ke masyarakat, ujarnya, Polri dalam hal ini Polda Metro Jaya (PMJ) bisa menyampaikan seluruh proses pemeriksaan secara transparan dan akuntabel.
Sehingga, dapat diketahui apakah benar ada pihak ketiga yang membiayai, atau ini emosi massa di lapangan, atau massa yang terorganisasi dengan tujuan tertentu.
Baca Juga: 5 Fakta Tercanggih Tentang Lagu Tarik SIs Semongko Bunga Anggun Pramudita
