Network
GALAJABAR - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam satu tahun terakhir dinilai stagnan dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan urgensi penyelesaian pelanggaran HAM berat adalah korban dan diduga pelaku semakin berumur sehingga keadilan untuk korban dan keluarga dikhawatirkan semakin pudar.
"Kami semua tidak ingin pemerintahan Jokowi tidak meninggalkan legasi apapun soal penyelesaian pelanggaran HAM berat. Masih ada cukup waktu empat tahun untuk segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat," ujar Beka Ulung Hapsara dalam konferensi pers daring "Tantangan Pemajuan dan Penegakan HAM Pemerintahan Joko Widodo - KH. Ma'aruf Amin" di Jakarta, Rabu 21 Oktober 2020.
Baca Juga: Murai Batu, Burung dengan Harga Selangit Tak Terpengaruh Covid-19
Dalam kesempatan itu, Komisioner Mediasi Komnas HAM Hairansyah menambahkan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat penting untuk segera dilakukan untuk menunjukkan adanya proses penanganan yang baik serta tanggung jawab negara.
Selama ini Komnas HAM telah menyampaikan rekomendasi terhadap setiap kasus pelanggaran HAM berat, tetapi lembaga itu mempersilakan apabila pemerintah ingin mengambil langkah penyelesaian alternatif sejauh sesuai dengan prinsip HAM.
Hairansyah mengaku khawatir apabila kasus pelanggaran HAM tidak diselesaikan akan terjadi pengulangan kasus sehingga pelanggaran HAM semakin banyak terjadi.
Baca Juga: Setelah Satu Dekade, NASA Luncurkan Parfum Beraroma Angkasa, Anda Berminat Memakainya?
"Tidak hanya soal pelanggaran HAM yang beratnya saja, tetapi tentu pelanggaran HAM yang lain. Tentu ketika ada kasus HAM yang tidak diselesaikan maka seolah-olah melanggengkan impunitas di tingkat pelaku," tutur Hairansyah dikutip galajabar dari Antaram
