Network
GALAJABAR - Krisis pangan tidak akan. secara tiba-tiba datang menimpa bangsa Indonesia. Akan tetapi ditentukan oleh tiga faktor yang saling berkaitan erat.
"Krisis pangan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Faktor pertama terkait pelaku. Pelaku yang memanfaatkan kawasan perairan tawar, pesisir dan laut untuk melakukan eksploitasi sumber daya perikanan," kata Dosen Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (MSP-FPIK) IPB University Dr Fredinan Yulianda, Selasa 27 Oktober 2020.
Menurut pakar bidang pengelolaan sumber daya perairan itu, pelaku sekaligus pengguna yang berkontribusi terhadap krisis pangan melalui perilaku eksploitasi yang merugikan sumber daya dan lingkungan, pemilihan jenis komoditi yang tendensius.
Baca Juga: Diboikot Turki, Menteri Perdagangan Prancis: Kami Tidak Akan Membalas
Di samping itu, jumlah yang tidak terkontrol (melebihi daya dukung) yang terlihat dari indikator jumlah tangkapan semakin menurun dan ukuran semakin kecil, dan pemilihan kawasan yang tidak berbasis distribusi spasial (ruang) yang seimbang.
"Hal ini dapat menimbulkan penurunan kualitas lingkungan dan stok sumberdaya perikanan sehingga kemampuan alam untuk mempertahankan kondisi optimal terhambat," tambah dia dikutip galajabar dari Antara.
Ia menambahkan, faktor lainnya adalah suplai sumber daya perikanan terkait sekali dengan kemampuan alam untuk menyediakan stok populasi sumberdaya secara maksimal. Saat ini kemampuan alam sudah mulai menurun seiring dengan terjadi penurunan kualitas lingkungan dan kemampuan resiliensi ekosistem atau populasi.
Baca Juga: Ini Alasan Menaker Tetapkan UMP 2021 Sama Dengan Tahun 2020
Hal itu menyebabkan ketersediaan sumber daya perikanan di alam mulai terganggu dan mengalami penurunan yang signifikan sehingga suplai sumber daya perikanan mengalami penurunan.
Indikator suplai yang terganggu dapat dilihat dari hasil tangkapan nelayan dan kondisi ikan di pasar ikan. Terdapat diversifikasi jenis komoditi perikanan dari jenis unggulan bergeser ke jenis non unggulan, jumlah tangkapan tidak sebanyak masa lampau, ukuran ikan makin mengecil, serta kualitas daging menurun (diantaranya faktor pencemaran lingkungan).
Penurunan kemampuan alam sebagai suplai komoditi perikanan dipengaruhi oleh faktor pelaku dan faktor kebijakan.
Baca Juga: Menaker Kirim Surat Edaran, Upah Mimimum Provinsi Tahun 2021 Sama Dengan Tahun 2020
Kebijakan pemerintah
Faktor kebijakan pemerintah menjadi alasan yang ketiga. Kebijakan sektor perikanan cenderung berorientasi ekonomi yang menguntungkan komoditi perikanan komersial dan bernilai ekonomi tinggi. Kebijakan ini sering mengabaikan keseimbangan tatanan sistem ekologi yang dapat merugikan komoditi perikanan lainnya.
Ketidakseimbangan ekologi terdiri dari gangguan rantai atau jaring makan, tingkat tropik, relung habitat, fungsi daerah pemijahan (spawning ground), fungsi daerah asuh (nursery ground), jalur migrasi, perlindungan pantai, jalur hijau (green belt) dan fungsi ekologi lainnya.
“Hal ini semuanya bermuara kepada gangguan ketersediaan stok sumber daya perikanan Indonesia," katanya.
Baca Juga: Antisipasi Kemacetan Libur Panjang, Jasa Marga Tutup Dua Rest Area
Ia menilai kebijakan multisektor sering menimbulkan benturan dan konflik terhadap sektor perikanan yang memerlukan kawasan yang tidak tercemar, tidak terganggu, dan luas yang ideal yang dibutuhkan untuk keseimbangan sistem ekologi.
Pemanfaatan ruang yang sama pada kawasan perairan tawar (daerah aliran sungai), pesisir dan laut untuk kepentingan berbeda seringkali tidak memperhatikan keseimbangan sistem ekologi.
"Pencemaran di perairan tawar, pesisir dan laut, konversi lahan, reklamasi pantai, penanganan limbah dan sampah di perairan masih lemah, penetapan jalur transportasi, dan penyusunan tata ruang yang belum maksimal mempertimbangkan keseimbangan ekologi,” imbuh dia.
Baca Juga: Memperigati Maulid Nabi, Yuk Mengenal Sosok Nabi Muhammad SAW
Menurut Fredinan, perlu strategi untuk mempertahankan lingkungan tetap terjaga agar produktivitas perikanan bangkit, optimal dan berkelanjutan antara lain membuka peluang pemanfaatan multi jenis komoditi secara proporsional dan merata.
"Sudah saatnya Indonesia harus memiliki kebijakan payung dalam penggunaan ruang perairan tawar, pesisir dan laut yang berorientasi keseimbangan sistem ekologi," katanya.
