Network
Hingga 14 Oktober, program perlindungan sosial yang terealisasi Rp167,08 triliun itu meliputi PKH Rp37,4 triliun, sembako Rp43,6 triliun, bansos Jabodetabek Rp6,8 triliun, dan bansos non Jabodetabek Rp32,4 triliun.
Ada pula Program Kartu Prakerja Rp20 triliun, diskon listrik Rp6,9 triliun, logistik/pangan/ sembako Rp25 triliun, serta BLT Dana Desa Rp31,8 triliun.
Baca Juga: Tiga Petinggi Sunda Empire Divonis 2 Tahun Penjara, Hakim Sebut Sengaja Timbulkan Pertentangan
Selain itu, pemerintah pun mendukung masyarakat melalui bidang lain seperti kesehatan Rp87,55 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, serta sektoral K/L dan Pemda Rp106,11 triliun.
“APBN juga membantu masyarakat tidak hanya di bidang kesehatan namun juga di bidang ekonomi,” ujarnya.
Pandemi berdampak secara sosial seperti pendapatan turun hingga UMKM yang tertekan akibat banyak kantor dan sekolah tutup dengan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Oleh karena itu, berbagai bantuan perlu diberikan.
Sri Mulyani meminta agar seluruh pemangku kepentingan dapat saling membantu dalam mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan APBN agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
Baca Juga: Krisis Pangan Dapat Terjadi Jika Dipengaruhi Tiga Faktor. Apa Sajakah Itu?
“Bagaimana kita harus membuat agar APBN terus sehat dan akuntable serta dikelola secara transparan dengan integritas yang tinggi,” katanya. ***
