GALAJABAR - Beredar kabar atau narasi yang menyebutkan jika rumah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kabar tersebut menyatakan, penyitaan rumah Ganjar Pranowo oleh KPK berkaitan dengan kasus Rp 300 triliun yang terjadi di Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Sri Mulyani.
"TERLIBAT KASUS 300T SRI MULYANI !! RUMAH MEWAH GANJ4R DISITA KPK || BERITA TERKINI," begitu narasi yang tertulis.
Baca Juga: TOL CISUMDAWU dari Bandung - Bandara Kertajati Majalengka Dibuka 15 April 2023
Baca Juga: 4 Kali Terjadi Perang Sarung di Majalengka Selama Ramadhan, Polisi Bubarkan Pemuda saat Perang
Klaim penyitaan rumah Ganjar ini datang dari sebuah channel Youtube bernama CCTV Politik yang mengunggah video pada 22 Maret 2023 lalu. Apakah klaim tersebut benar?
Sejak awal video, tayangan tersebut memberikan cuplikan-cuplikan dari beberapa tanggapan pengamat politik mengenai penyitaan rumah seseorang.
Akan tetapi, tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa rumah tersebut adalah milik Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDIP, Ganjar Pranowo.
Video itu berdurasi 8 menit. Dari 3 menit awal video ini berisi cuplikan-cuplikan video yang topik pembahasan tidak saling berkaitan satu sama lainnya.
Baca Juga: CFD-an Saat Ramadhan 2023, Ini Waktu dan Jenis Olahraga yang Aman di Bulan Puasa
Kemudian untuk 5 menit sisanya video ini hanya membahas mengenai isu pencalonan Anies Baswedan sebagai capres 2024 nanti.
Dalam video tersebut tidak ada sama sekali membahas mengenai penyitaan rumah mewah Ganjar oleh KPK, seperti yang dikatakan pada judul unggahan.
Baca Juga: Taman Alun Alun Bandung Dibuka, Jadi Tempat Ngabuburit Asyik dan Gratis di Kota Bandung
Berdasarkan hasil periksa fakta Vendra Panji, dikutip dari turnbackhoax, faktanya tidak ada pembahasan yang sesuai dengan judul bahwa rumah Ganjar Pranowo disita KPK.
Isi video dominan membahas mengenai Anies Baswedan yang diisukan maju pilpres 2024. Dengan kata lain, video yang dimuat tersebut bisa disebut sebagai konten dimanipulasi.
Rp 300 T Diungkap Mahfud MD
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di Kemenkeu pada sebuah acara di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.
“Saya sudah dapat laporan terbaru tadi pagi, malah ada pergerakan mencurigakan senilai Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," kata Mahfud, Rabu, 8 Maret 2023.
Menurut Mahfud, transaksi itu di luar transaksi Rp 500 miliar dari rekening eks pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya.
Baca Juga: Tanpa Pengisi Acara, Car Free Day Sudirman-Thamrin Tetap Diadakan di Bulan Ramadhan 2023
Mahfud melanjutkan, temuan itu telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. KPK juga telah memeriksa satu per satu pegawai Kemenkeu yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang.
Mahfud menjamin temuan tersebut bukan hoaks. "Ini saya sampaikan tidak hoaks, ada datanya tertulis," tutur dia.
Sementara Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Keuangan, Awan Nurmawan Nuh menegaskan, transaksi sebesar Rp 300 triliun yang diberitakan media massa sebagai pergerakan uang tidak lazim di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai bukan korupsi atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
"Jadi prinsipnya angka Rp300 triliun itu bukan angka korupsi ataupun TPPU pegawai di Kementerian Keuangan," ujar Irjen Kemenkeu di Gedung Djuanda I Kemenkeu, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023.***