Network
GALAJABAR - Beredar kabar mengenai perumusan kebijakan oleh pemerintah, terkait sertifikasi da'i yang berhak tampil di layar kaca televisi.
Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Masduki Sadilowi mengatakan, kebijakan dirumuskan dengan niatan yang baik.
Masduki menilai banyak sekali para da'i yang kurang bertanggung jawab, sehingga menyebarkan fitnah kepada publik.
Penyebaran fitnah dari da'i yang dikatakan Masduki, itu disebabkan karena minimnya pengetahuan tentang agama dari da'i tersebut.
Baca Juga: Pemuda Muhammadiyah Mendapat 19 Ribu Hektar Rocky Gerung : Muhammadiyah Dirangkul, FPI Diusir
Masduki juga menuturkan, jika da'i yang seperti itu dibiarkan, akan menimbulkan potensi bahaya di tanah air ini.
Oleh karena hal tersebut, mendorong pemerintah untuk membuat sertfikasi da'i, guna untuk mengatasi penyebaran fitnah agama di publik.
"Pada kenyataannya memang banyak sekali da'i-da'i kurang bertanggung jawab terhadap apa yang diomongkan. Banyak sekali kemudian menimbulkan fitnah di media sosial," ujar Masduki dalam keterangannya yang dilansir Galajabar dari Youtube TvOneNews, pada Jumat, 26 Maret 2021.
"Ini (da'i abal-abal) kalo berdakwah, kemudian memprovokasi itu bahaya," tambah Masduki.
Baca Juga: Jelang MotoGP Qatar 2021, Valentino Rossi: Ini Seperti Hari Pertama Masuk Sekolah
Meskipun demikian, pendakwah senior ustadz Tengku Zulkarnain mempunyai paham yang berseberangan, dengan Staf Khusus Wakil Presiden RI tersebut.
Tengku Zulkarnaen menilai dibalik kebijakan tersebut, terdapat agenda untuk melemahkan para da'i yang dirasa tidak pro terhadap pemerintah.
Pelemahan tersebut dilakukan dengan cara menyaring para da'i, sehingga para da'i yang tidak pro pemerintah bisa terseingkirkan.
Hal tersebut sesuai dalam keterangan Tengku Zulkarnaen yang Galajabar lansir dari TvOnesNews, pada Jumat, 26 Maret 2021.
Baca Juga: RI Masuki Revolusi 4.0, Panca: Jahe Aja Impor, Gaya-Gayaan Ngomong Revolusi 4.0
"Ini ada agenda seolah-olah begini. ada da'i-da'i yang tidak pro pemerintah harus disingkirkan," ujar Tengku Zulkarnaen.
Di samping itu, Tengku Zulkarnain juga mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut pernah akan dijalankan, akan tetapi mendapat penolakan dari seluruh masyarakat Indonesia.
"Dulu, program sertifikasi da'i digulirkan menteri agama, dan ditolak seluruh Indonesia, termasuk MUI dan Muhammadiyah," ujar Tengku Zulkarnain.
Tengku Zulkarnaen juga menilai, bahwa da'i bersetifikat ini seolah-olah bagus, akan tetapi akan berdampak negatif dan berbahaya dalam beberapa hal.
Baca Juga: KLB Gelar Jumpa Pers di Hambalang, Demokrat AHY: Mereka Frustasi, Upaya Tutupi Rasa Malu
Hal tersebut akan menimbulkan kesulitan berdakwah, di kalangan da'i-da'i kompenten yang belum memiliki sertifikat.
Kemudian, kebijakan tersebut juga berpotensi untuk membuka kesempatan pihak-pihak penyusup yang mempunyai kepentingan negatif, mendapatkan sertifikasi sehingga bisa dengan leluasa menyebarkan fitnah.
"Da'i-da'i pelosok akan disulitkan dengan harus membuat sertifikasi di MUI pusat, mengingat perjalan dari Sulawesi ke MUI pusat harus mengeluarkan dana Rp6 juta, itu kan mempersulit kehidupan da'i,"
"(contohnya) masih terdapat beberapa ulama yang bersertifikasi dan berdakwah salah menurut kita, Ga ada jaminan juga kan," tambahnya.***
